Menurut Smith dan Lindeman (1955:1-17), demokrasi sebagai landasan pemikiran suatu negara setidak-tidaknya memiliki makna pertama, ia merujuk pada kepentingan mayoritas. Mayoritas seringkali mengklaim mewakili kelompok secara keseluruhan, walaupun pada realitasnya tidak semuanya. Sebab tak ada satupun pemenang dalam kompetisi kekuasaan yang benar-benar mewakili secara mutlak sekalipun semata­mata kekuasaan berdiri diatas satu partai (Monoparty). Mayoritas sebagai representasi rakyat secara keseluruhan bukanlah berarti kemerdekaan yang tak bertanggungjawab. Mayoritas bertanggungjawab atas semua tindakan sebagai atas nama bersama. Kemerdekaan merupakan modal dalam pengelolaan pemerintahan. Namun, kemerdekaan disini bukanlah tanpa aturan dan tanggungjawab. Mayoritas benar sepanjang berada dalam aturan, sebab mereka lebih mungkin menjadi rujukan dibanding kelompok lain. Setidaknya mereka telah direkomendasikan oleh orang banyak.

Semakin luas dukungan merupakan syarat bagi terciptanya legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Atau dengan kata lain, semakin luas dukungan, maka semakin tinggi tingkat legitimasi kepemimpinan. Mayoritas menjadi suatu kekuatan dalam memperkuat legitimasi sebagai pemimpin. Hal ini merupakan prakondisi mutlak bagi terciptanya pemerintahan yang menjamin perubahan untuk mencapai tujuan bersama. Stabilitas secara jelas diciptakan oleh mayoritas dimaksud. Dibanding dengan bentuk lain, mayoritas jauh lebih rendah dalam hal kecenderungan untuk menjadi tirani dibanding diktator itu sendiri. Mayoritas dapat dikendalikan oleh kontrol eksternal selain sistem yang diciptakan, sedangkan diktator lebih merupakan konsensus internal sebagai warisan kaum konservatif yang jauh dari pengawasan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam banyak kasus seperti Hitler, Mussolini dan Stalin. Sekalipun demikian, dominasi mayoritas yang bersifat ekstrem dapat menjadi ancaman bagi masa depan pemerintahan itu sendiri.

Kedua, minoritas yang benar dalam demokrasi. Sebenarnya, minoritas merupakan bagian dari mayoritas secara keseluruhan. Dalam praktek yang dapat dilihat adalah terbentuknya kelompok minoritas sebagai oposisi dalam parlemen maupun badan legislatif. Minoritas merupakan bagian yang diatur oleh kelompok mayoritas tanpa rasa takut sebagai bagian dari keseluruhan dalam suatu negara. Mayoritas sesungguhnya hanyalah suatu perputaran dari kelompok minoritas pada waktunya. Mayoritas mendapatkan kekuatan dari perbedaan tujuan yang diimplementasikan kembali pada kelompok yang berbeda-beda tersebut. Mayoritas membutuhkan kekuatan penyeimbang dari kelompok minoritas untuk melengkapi ketidaksempurnaan pengelolaan pemerintahan oleh mayoritas, sedangkan minoritas membutuhkan legitimasi kelompok mayoritas untuk menjamin ketersediaan fasilitas keamanan dan kenyamanan dalam pengelolaan hidup bersama.

Ketiga, sebagai kepentingan dari dan untuk setiap orang. Setiap individu mendapat manfaat dari mayoritas dalam demokrasi. Kekuatan individu semakin menonjol karena seleksi mayoritas yang memberi peluang bagi terbentuknya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat terbentuk melalui seleksi yang ketat dari kelompok mayoritas dan tentu saja dukungan yang luas. Mekanisme demokrasi setidaknya mendorong kuantitas untuk memberi legitimasi, tanpa meninggalkan faktor kualitas sebagai standar bersama guna melahirkan individu yang berkualitas sebagai pemimpin.

Dalam hubungan dengan pemerintahan, demokrasi setidaknya memiliki sejumlah prasyarat. Pertama, tidak ada masyarakat tanpa kehadiran sebuah pemerintahan. Ini dapat menjelaskan kedekatan hubungan antara demokrasi dan pemerintahan secara lebih konkrit. Pemerintahan merupakan suatu kebutuhan, kebutuhan untuk mana masyarakat dapat hidup bersama secara lebih wajar dan nyaman (Hamdi, 1999:17). Penyediaan kebutuhan dimaksud merupakan kewajiban pemerintah, disatu sisi merupakan hak masyarakat (Ndraha, 2001:5). Ini merupakan alasan mendasar mengapa kehadiran suatu pemerintahan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat (Rasyid, 2002:3). Mereka membutuhkan pelayanan, dimana pada saat yang bersamaan mereka membutuhkan sekelompok orang yang memiliki legitimasi kuat untuk bertindak sebagai dan atas nama pemerintah untuk melayani kebutuhan mereka. Disanalah makna penting kehadiran pemerintahan pada suatu masyarakat yang tak akan lepas dari kebutuhannya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bersama.

Kedua, dalam realitasnya pemerintahan hadir tidak untuk semua, sebab bagaimanapun faktanya kemenangan oleh sekelompok orang yang kemudian dilegitimasi sebagai pemerintah sudah pasti menyisakan minoritas yang tak memiliki pilihan lain kecuali tunduk pada pemerintahan yang terpilih. Tidaklah mengherankan jika tujuan-tujuan pemerintahan cenderung dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran kelompok mayoritas. Realitas ini berbeda dengan gagasan idealnya, dimana suatu pemerintahan dihadirkan untuk melayani semua, atau sekurang-­kurangnya ia menyiapkan prakondisi yang memungkin setiap individu dapat hidup secara wajar dan nyaman. Tentu saja, kita mendorong praktek pemerintahan menuju kondisi idealnya, pemerintahan hadir untuk kepentingan banyak orang.

 

Tinjauan Demokrasi Indonesia

Pasca runtuhnya orde barn melalui simbol rezim Soeharto, praktis sistem politik dan pemerintahan Indonesia mengalami pergeseran dari trend sentralisasi ke arah desentralisasi. Tanpa membahas lebih dalam, kedua terma tersebut setidaknya melambangkan pergeseran dari dua sistem politik secara akademik yaitu sistem politik otoriter dan sistem politik demokrasi. Sistem lain sebagai bentuk perkembangan ekstrem dari sistem politik otoriter adalah sistem politik totaliter yang sedikit banyak dipraktekkan sejumlah negara di dunia. Sentralisasi merupakan wujud dari sistem politik otoriter kalau tidak totaliter, sedangkan demokrasi mewujud ke dalam bentuk-bentuk pengelolaan pemerintahan secara desentralistik. Ini dikecualikan pada sejumlah negara dengan sistem politik otoriter namun dengan model pengembangan desentralisasi sebagai dinamika dalain menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat dewasa ini. Tak dapat dihindari, banyak negara berada dipersimpangan jalan, sehingga tidak jelas pengaplikasian ketiga sistem politik diatas secara tegas. Kondisi ini berlaku pula di Indonesia, tidak hanya pada sistem politiknya tetapi juga merambah pada sistem pemerintahannya. Secara ideal, ketiga sistem politik tersebut dapat diidentifikasi, namun secara empirik tampaknya tak ada satupun negara yang benar-benar mempraktekkan salah satu dari ketiga sistem politik diatas sebagai pilihan yang paling tegas dapat direalisasikan, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Swiss.

Dengan menyandarkan analisis singkat ini pada transisi demokrasi Indonesia, maka dapatlah kiranya kita menilai secara umum proses demokratisasi dari pergeseran sistem politik otoriter orde baru hingga saat ini. Demokrasi Indonesia, menurut sebagian pembelajar masih berada dibawah kondisi sehat, bahkan dalam istilah seorang menteri pada suatu kesempatan masih dalam fase “kurang waras”. Kondisi ini mendorong beliau membuat sebuah buku kecil dengan judul “Menuju Demokrasi Indonesia yang Waras”. Menjelaskan demokrasi Indonesia tentu saja akan dimulai dengan melihat demokrasi dari aspek pemahaman masyarakat terhadap substansi berupa seperangkat nilai-nilai yang menjadi konsensus bersama, atau melihat pengejewantahan demokrasi Indonesia melalui pelembagaan demokrasi itu sendiri dalam bentuk struktur-struktur yang memungkinkan tersedianya partisipasi masyarakat secara luas dengan sendi-sendi equalihj, human rights, justice, law enforcement dan commons good.

Secara empirik, demokrasi Indonesia secara substansial belum menjanjikan harapan bagi kepentingan mayoritas sebagaimana layaknya demokrasi sebagai landasan pemikiran negara. Kenyataan ini dapat dilihat secara gamblang pada pemilu 1999, kemenangan PDIP secara mayoritas tidak dengan serta merta mendorong Megawati melenggang kangkung sebagai Presiden RI. Faktanya, kursi kepresidenan justru berada ditangan PKB melalui Presiden Gus Dur dengan kemenangan minoritas. Pada periode selanjutnya (2004) mayoritas dikuasai oleh Partai Golkar, namun secara diametral kursi kekuasaan berada ditangan SBY yang diusung oleh Partai Demokrat. Sistem politik Indonesia tak merelevansikan antara kemenangan mayoritas dengan peta struktur yang ada didalamnya.

Akibatnya, kepemimpinan pemerintahan menuai instabilitas sepanjang rezim berkuasa. Konsensus dibangun bukan berdasarkan platform partai mayoritas, tetapi hasil “racikan” dengan “menu instan” guna mengakomodasi ragam kepentingan parpol pendukung koalisi. Mayoritas kehilangan kerangka pijakan dalam struktur yang menghubungkan kekuatan itu sendiri dengan rakyat yang telah memilihnya. Faktanya, pemerintahan bukanlah ruang yang diisi oleh kelompok mayoritas, namun sebaliknya. Pengalaman ini semakin menegaskan tentang perlunya dukungan mayoritas dalam praktek berdemokrasi sebagai landasan pemikiran negara. Rendahnya dukungan di tingkat grass root maupun parlemen menjadi ancaman bagi stabilitas dan masa depan pemerintahan. Tampaknya, logika demokrasi sebagai suatu landasan bernegara pada tingkat pertama dalam pengalaman Indonesia bukannya tanpa realitas dukungan mayoritas, namun lebih pada hilangnya relevansi mayoritas terhadap pelembagaan demokrasi itu sendiri. Praktisnya, suara mayoritas tak terwakili dalam pengelolaan pemerintahan. Kedua, tampilnya kelompok minoritas sebagai pengendali kekuasaan pemerintahan di Indonesia (Gus Dur dan SBY) penentangan dari logika pemikiran demokrasi, dimana minoritas sekalipun tetap mendapat tempat dalam kelompok mayoritas, namun bagaimanapun juga bukanlah pemegang posisi kunci. Disini, terlihat jelas bahwa praktek demokrasi di Indonesia berlawanan dengan hakekat demokrasi sebagai landasan pemikiran berikutnya.

Terpilihnya Gus Dur dengan PKB sebagai kenderaan politik mewakili kelompok minoritas lebih menyempurnakan pertentangan logika demokrasi ketiga, yaitu hilangnya selektifitas individu sebagai pilihan rakyat mayoritas. Kepemimpinan kehilangan standarisasi oleh mayoritas, sehingga yang muncul adalah pemimpin dengan istilah “ketidaksengajaan”. Fakta ini semakin menyempurnakan ketidaksesuaian argumen demokrasi bahwa benefit demokrasi muncul dari dan oleh individu itu sendiri. Akhirnya, realitas politik Indonesia secara umum belum berjalan diatas logika demokrasi sebagai landasan pemikiran suatu negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mencari Pemimpin Berkualitas

 

Di kampung saya, pertanyaan yang paling menarik saat ini adalah siapa pemimpin daerah tahun 2011? Tak terkecuali pecahannya diseberang lautan, Banggai Kepulauan. Tampaknya isu ini jauh lebih menarik secara langsung ketimbang isu kiamat tahun 2012 sebagaimana gambaran film yang menghebohkan di akhir tahun 2009. Soal kiamat tak ada yang peduli, sebab kondisi kiamat mikro sebenarnya sudah mereka nikmati setiap hari, seperti gelap gulita karena pemadaman listrik tempo hari, jalan rusak hingga membuat mobil dan gigi geraham mereka goyang setiap berkenderaan, hutan mereka yang terancam gundul, gas dan sumber daya alam lainnya yang tak jelas kemaslahatannya, atau mungkin mutasi pegawai yang membuat mereka kurang dihargai sebagai rakyat biasa.

Kali ini saya tak akan mempersoalkan siapa pemimpin daerah berikutnya dengan mempertimbangkan aspek politik yang dapat merembes kemana-mana. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana mencari pemimpin yang dapat memastikan kampung halaman
saya terjamin sandang, pangan dan papan lewat bahasa santun “kesejahteraan” semakin bertambah di atas bangunan mental agama yang kokoh dari masa kemasa. Sebagai urun rembug kali ini saya berpendapat paling tidak kita sedang mencari calon pemimpin berkualitas dengan kemampuan pertama, kemampuan memahami betul apa kekuatan daerah kita. Pemahaman ini akan mendorong kemampuan pemimpin di daerah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi secara proporsional bagi masa depan setiap generasi.

Ketidakpahaman akan potensi daerah mengakibatkan daerah kurang diuntungkan dari aspek marketable sehingga minus secara ekonomi. Rendahnya investasi dan tingginya ketergantungan pada pemerintah pusat untuk semua perkara yang berkaitan dengan kebutuhan uang mengakibatkan daerah seringkali kehilangan kemandirian, kreativitas, dan inovasi sebagaimana tujuan otonomi itu sendiri. Lihatlah bagaimana daerah Jembrana, Sragen, Gorontalo, Tanah Datar, Solok atau Sleman misalnya, mereka paham betul apa potensi yang dimiliki sehingga relatif mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya tanpa tergantung penuh pada DAU, DAK maupun Dana Perimbangan yang setiap tahun semakin kecil besaran alokasinya.

Kedua, kemampuan memahami apa yang menjadi kelemahan daerahnya. Kalau anda dan saya paham kelemahan daerah kita, maka kita tau betul apa masalah pokok yang telah, sedang dan akan dihadapi. Sederhana, kalau anda paham bahwa daerah seluas DKI Jakarta rawan banjir setiap hujan, maka anda tau apa yang mesti dilakukan sebelum hujan turun. Kalau anda paham bahwa wilayah pesisir pantai Aceh rawan di terjang Tzunami, maka anda tau apa yang mesti dipikirkan dan dilaksanakan untuk mengatasi terjangan gelombang Taut. Kalau anda paham bahwa daerah seperti di NTT rawan air bersih sehingga mereka berterima kasih lewat iklan TV dengan ucapan “trima kasih kaka, bapa, mama semua, kami senang program air datang kesini…” maka saya yakin andapun tak luput dari upaya memecahkan masalah seperti itu.

Ketiga, kemampuan untuk menemukan jalan keluar (way out) atas masalah yang telah dipahami. Terkadang pemimpin kita paham masalahnya, namun tak kunjung ada pemecahannya. Maka jangan heran kalau rakyat bosan menunggu lama apa yang mesti dilakukan ketika jalan rusak, hutan gundul, pegawai malas, subsidi lambat atau korupsi telanjang didepan mata tanpa penanganan serius. Kalau anda tau masalahnya, lalu membiarkan semua itu terjadi didepan mata tanpa upaya yang dapat dilakukan, maka anda dapat dipandang melanggar prinsip act of omission, sebuah tindakan pemerintah lewat aparat dan organnya yang melakukan pembiaran tanpa melakukan upaya bagi penyelamatan hak-hak asasi warganya. Meskipun secara teoritis kebijakan melekat dalam jabatan yang diemban sehingga menganggap dapat saja keliru, namun secara nurani terasa kurang etis. Dalam agama, anda dan saya dapat dipandang orang-orang yang lemah imannya, bahkan dapat dikategorikan kelompok yang “menyenangi kedzholiman” berlangsung di depan mata.

Keempat, kemampuan memanfaatkan peluang yang ada bagi upaya mendorong potensi daerah agar diterima secara luas. Kemampuan ini dibutuhkan sehingga daerah kita dapat menjadi tolok ukur bagi daerah lainnya, minimal di tingkat regional. Kalau daerah anda menjadi leader di tingkat regional saja susah, bahkan mungkin lebih nyaring orang mendengar daerah Parimo atau Morowali sebagai daerah hasil pemekaran yang sedikit bergerak maju, maka sebenarnya saya dan anda kalaupun menjadi pemimpinnya, sedang “jalan ditempat”.

Kelima, kemampuan proaktif dan partisipatif terhadap setiap masalah yang dihadapi masyarakat. Kalau anda dan saya tak memiliki “sense of belonging” terhadap setiap masalah yang dihadapi rakyat, maka saran saya sebaiknya jangan mengambil resiko sebagai pemimpin. Anda lebih tepat menjadi warga biasa. Apalagi kalau setiap masalah anda hadapi dengan sikap marah, jelas menunjukkan bahwa anda dan saya bukan seorang pemimpin proaktif, apalagi partisipatif. Berhentilah memarahi rakyat, sebab disana kebodohan kita terbaca dengan jelas dimana mereka semakin curiga bahwa kita sedang berlindung dibalik kemarahan yang meluap-luap. Marah juga tak akan membantu menyelesaikan masalah, kecuali meninggalkan kesan buruk pada rakyat, kehilangan energi positif serta mempercepat stroke sebagai ancaman bagi mereka yang terlalu ambisius menjadi pemimpin bahkan takut kalah dalam kompetisi (post power sindrom). Proaktif, kalau anda seakan berada didalamnya, mencari akar persoalan dan berpartisipasi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Potret sederhananya kalau anda sering turun kelapangan untuk menemukan dan memecahkan masalah, dan bukan hanya karena dekat kampanye pilkada.

Keenam, kemampuan mendorong bawahan sehingga mampu bekerja secara efektif, efisien dan produktif dalam pelayanan masyarakat. Kalau anda dan saya paham betul bagaimana borosnya birokrasi saat ini, maka satu-satunya cara adalah melakukan kebijakan efisiensi dengan tetap memperhatikan standar kualitas pelayanan. Bukan sebaliknya, memperbanyak projek dengan sistem yang berbelit-belit. Lebih dari itu, pemborosan terjadi karena kepentingan untuk memperoleh dukungan, sehingga masyarakat dan sebagian pegawai merasa didiskriminasi. Mereka yang berbeda garis dukungan politik secara diametral dikejar­kejar dengan alasan efisiensi, sebaliknya mereka yang berlindung dibalik payung rezim berkuasa berkubang projek fiktif dengan berbagai alasan.

Ketujuh, kemampuan menciptakan cara dan iklim kerja yang mendukung wawasan kebersamaan dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan daerah. Fakta menunjukkan banyak pemimpin di daerah yang justru menciptakan “clan” atas dasar nepotisme sehingga membentuk sekat-sekat yang menghalangi tercapainya kebersamaan, apalagi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kalau saja ada pemimpin yang memiliki ketujuh kemampuan diatas, maka saya persilahkan anda dan tentu saja saya sendiri untuk memilih dengan legawa, dan membiarkan mereka bekerja dengan leluasa melayani kita semua.