Desentralisasi dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat.  Dengan asumsi sederhana bahwa semakin dekat entitas pemerintah dengan rakyat semakin cepat pelayanan dan respon yang dapat dinikmati masyarakat. Namun apa lacur? Disejumlah tempat, para penguasa lokal memberikan prioritas rendah dalam penyediaan jasa-jasa sosial dan investasi untuk infrastruktur yang sangat diperlukan.  Secara umum, penelitian oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School (Sept:2010) menyimpulkan bahwa indikator-indikator sosial Indonesia tak sebaik negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Seorang anak Indonesia kini berkemungkinan hampir tiga kali lebih besar akan meninggal dunia sebelum ulang tahunnya yang kelima dibandingkan seorang anak di Vietnam. Pada contoh yang lebih sederhana misalnya, kemajuan dalam pembukaan akses ke air bersih dan kebersihan berlangsung lambat. Hampir sepertiga jumlah anak Indonesia mengalami kekerdilan sedang ataupun berat, dan hampir seperlima tidak memiliki berat badan yang layak. Kemungkinan para ibu di Indonesia meninggal saat melahirkan lebih dari tiga kali lebih tinggi dibandingkan ibu di Vietnam.

Dimana komitmen para penguasa lokal plus anggota dewan yang terhormat selama ini?

Kalau janji kampanyenya tempo hari soal air bersih saja tak dapat direalisasikan, jangan berharap ada perubahan untuk sektor lain.  Di bidang investasi misalnya, para investor asing terpukul mundur oleh buruknya infrastruktur, terutama jalan-jalan, pelabuhan dan tenaga listrik. Buruknya infrastruktur telah menambah beban investor, belum lagi jalan rusak yang selama ini disadari oleh pemerintah daerah, namun tak pernah digubris sekalipun.  Kalaupun ada, separuh jalan lebar penuh aspal mulus di lingkungan perumahan para penguasa lokal. Belum lagi soal listrik, ketersediaan tenaga listrik Indonesia lebih rendah dari Vietnam. Kadang masyarakat bingung ketika PLN di daerah mengatakan, sebenarnya listrik bisa menyala kalau saja pembiayaan konsisten dengan angka yang tertuang dalam perencanaan.  Saya sulit mengerti mengapa pemerintah daerah senang melihat masyarakatnya hidup dalam kegelapan sementara mereka sendiri menyanyi dalam ruangan yang terang benderang. Sepertinya, pemerintah mengerjakan terlalu banyak hal yang tak produktif, dan gagal bertindak pada saat diperlukan. Lihat saja bagaimana negeri ini telah membuang-buang warisan alaminya dengan mengizinkan hutan-hutannya dirusak tanpa batas.  Saya rasa, untuk melihat masa depan bangsa ini semestinya lihatlah bagaimana masa depan pemerintahan daerah yang semakin hari semakin jauh dari tujuan penyelenggaraan desentralisasi.  Jika tujuan desentralisasi mendorong kemandirian,  dimana kemandirian daerah yang masih tersisa? Jika tujuan desentralisasi adalah demokratisasi, dimanakah makna demokrasi diantara carut-marut pemilihan kepala daerah yang bersih konflik dan money politic? Jika tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan, berapa banyak rakyat yang merasakan kesejahteraan diantara sekian banyak pemegang kartu jaminan orang miskin? Jika tujuan desentralisasi adalah mendorong kreativitas, dimanakah kreativitas daerah sebenarnya, apakah pada perda yang kebablasan ataukah pada gaya kepala daerah yang semakin konsumtif?Jika tujuan desentralisasi adalah mempercepat pelayanan, mengapa para pengusaha dan masyarakat luas tetap merasa kesulitan dalam memulai suatu usaha? Jika desentralisasi mempercepat kedewasaan berpolitik dalam proses rotasi kekuasaan, mengapa para elit lokal justru gemar mencari persoalan dengan saling mengganggu kinerja dalam pemerintahan?

Desentralisasi hanyalah semacam lampu senter buat penerangan jalan agar terlihat terang-benderang. Ditengah cahaya itulah masyarakat boleh memanfaatkan sesuai kebutuhannya. Kalau saja yang membawa senter salah menyoroti hingga mengundang gairah kenakalan remaja, maka alamat desentralisasipun dapat mengundang gairah kepala daerah untuk dengan sesuka hati membuang cahaya bagi kemaslahatan orang banyak.