Seperti kata Osborne dan Gaebler (1992) dalam buku best seller “Reinventing Government”, kegagalan pemerintah saat ini adalah kelemahan manajemennya, bukan pada apa yang dikerjakan pemerintah, melainkan bagaimana caranya pemerintah mengerjakannya. Disinilah akar masalahnya, ketika pemerintah tak punya keahlian mengerjakan pelayanan publik, maka yang terjadi adalah pemerintah seringkali terlalu percaya diri menjalankan pekerjaan yang tak begitu dipahaminya sehingga menguras energi dan biaya yang tak sedikit. Hasilnya dapat ditebak, in-efisiensi dan in-efektivity. Dilain pihak, pengalihan tugas pokok dan fungsinya pada pihak ketiga tanpa pengawasan yang ketat mengakibatkan tingginya resiko kebocoran APBN maupun APBD. Bagaimana peluang seperti ini bisa terjadi?

Kata Klitgaard (2000), korupsi dapat terjadi apabila keleluasaan (discretion) dan penguasaan sumber daya (monopoly) kehilangan tanggungjawab (accountability). Keleluasaan berkaitan dengan seberapa banyak kekuasaan yang diperoleh, dan dalam konteks ini Kepala Daerah memiliki kekuasaan yang relatif terbatas diberikan oleh rakyat untuk memimpin jalannya pemerintahan. Darimana kewenangan yang dimiliki? Tentu saja dari kepala pemerintahan (Presiden) sebagaimana amanah konstitusi UUD 45. Jadi, kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan yang ditransfer dari kepala pemerintahan sebagai representasi yang dipilih langsung oleh rakyat dari sabang sampai merauke. Soal siapa yang menjalankan pemerintahan pada tingkat lokal, dia bergantung pada pemilihan umum di tingkat lokal. Dalam hal ini, rakyat lokal memberi legitimasi bagi siapapun yang terpilih memimpin daerah selama lima tahun ke depan, sedangkan kewenangan apa saja yang akan dijalankan bergantung seberapa besar serahan dan limpahan kewenangan dari kepala pemerintahan ditingkat pusat. Dengan kata lain, semakin besar kewenangan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat maka semakin besar pula kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah, demikian sebaliknya.

Di Indonesia, Kepala Daerah memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam UU No.32/2004 dan UU No.33/2004. Lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam PP 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan, saking besarnya kewenangan yang dimiliki, pemerintah pusat tinggal mengerjakan urusan pemerintahan umum seperti pertahanan, keamanan, agama, pengadilan, kebijakan luar negeri serta urusan lain yang diatur menurut undang-undang. Sisanya, semua urusan umum pemerintahan menjadi milik pemerintah daerah. Bandingkan dengan negara lain yang pemerintah lokalnya hanya mengerjakan urusan lampu listrik, saluran mampet, air, taman dan lingkungan perumahan, bukankah pemerintah daerah di Indonesia benar-benar luar biasa.

Lalu, apa relevansinya dengan korupsi? Kewenangan yang sedemikian besar tadi mendorong Kepala Daerah cenderung melakukan monopoli, dengan alasan terbatasnya sumber daya di daerah sehingga membutuhkan intervensi hingga ke urusan katering makanan. Kekuasaan cenderung korup, demikian kata sejarawan Inggris Lord Acton. Bayangkan saja, ada kasus dimana seorang Kepala Daerah lewat kroni-kroninya memonopoli katering makanan di semua dinas, badan dan kantor. Demikian pula semua tiket perjalanan dinas, ATK melalui BUMD yang dikelola oleh sekumpulan keluarganya. Apakah sah? Sah saja kalau dilihat dari aspek hukum administrasi, sebab hampir tak ada peraturan yang dilanggar, sayangnya secara etik moral kondisi demikian terkesan mengganggu rasa keadilan publik.

Hampir menjadi rahasia umum, pembagian projek hanya diketahui dan dibagi oleh rumpun keluarga Kepala Daerah. Jangan heran jika kita melihat proses tender lelang projek dilingkungan pemerintah daerah penuh dengan tipu muslihat, bahkan terkesan mengandung premanisme . Di sejumlah daerah ada kasus dimana panitia lelang tak berkutik karena proses lelang dikelilingi oleh preman mabuk (dimabukkan) yang telah didesain sedemikian kotor untuk berbuat anarkis apabila kroni-kroninya lewat pemborong tak mendapatkan jatah lelang. Sebuah pemandangan yang menggemaskan dan kembali kemasa barbarionisme. Bagaimana mungkin pemerintahan yang dipandang kuat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat bertekuk lutut di bawah ancaman preman mabuk? Aneh bin ajaib, tetapi faktanya ada di sejumlah daerah, tak terkecuali daerah yang jauh dari Ibukota Negara.

Parahnya, semakin jauh entitas pemerintahan dari pusat Ibukota Negara semakin tinggi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bahkan, para pengawas dari pusat seringkali ditakut-takuti sebelum tiba di daerah yang jauh hingga seberang lautan. Kata kawan saya yang suka mengadu, kalau para pengawas tiba, SPPD mereka sudah ditandatangani sebelum menyeberang ke daerah yang sulit terjangkau baik lewat laut, darat dan udara. Kalau lewat laut mereka ucapkan trima kasih yang sedalam-dalamnya, kalau lewat darat mereka ucapkan trima kasih yang seluas-luasnya, dan kalau lewat udara mereka ucapkan trima kasih yang setinggi-tingginya sambil tentu saja membekali setiap pengawas dengan amplop. Memang mereka kadang tak tertarik terima amplop, kecuali isinya. Demikian cerita kawan saya sambil senyum bergurau. Panitia lelang di daerah sekalipun memiliki sertifikasi lelang barang dan jasa (bahkan banyak yang tak punya sertifikat sehingga tak memenuhi syarat sesuai Kepres 80) hanyalah panitia formal belaka, sebab di belakang mereka penuh dengan todongan sekian persen, termasuk tekanan terhadap konsekuensi jabatan. Maka tak heran jika panitia lelang barang dan jasa tidak lebih dari tukang ketok palu untuk menetapkan sejumlah daftar pemenang tender yang telah dimenangkan lebih awal.

Keleluasaan dan monopoli sebenarnya tak masalah, sekiranya akuntabilitasnya jelas. Sayangnya, pertanggungjawaban dalam konteks di atas terlihat sangat rendah. Para pengawas tak dapat berbuat banyak khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Para pengawas internal seperti inspektorat menghadapi dilema buah simalakama, ditangkap bapak mati, tidak ditangkap ibu mati. Pengawas eksternal (BPK/P) hanya mampu memberi opini tanpa action plan dan output yang efektif dihadapan DPRD dan Kepala Daerah. Para pengawas politik (legislatif) terkesan tidur, karena mungkin saja hasil perselingkuhan yang tak boleh tercium publik. Satu-satunya harapan ada pada pengawas fungsional, yaitu KPK. Sayangnya, tanpa data yang lengkap dan dana yang cukup masyarakat tak punya akses ke pusat Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Demikian pula pada level institusi penegak hukum semisal Polisi dan Jaksa yang dipandang masyarakat tak cukup efektif membuka aib persengkokolan dimaksud, sebab setali tiga uang, seperti kasus “Bibit-Chandra” dalam lakon Tikus versus Buaya.

Akhirnya, kemana semua keadilan dapat disandarkan untuk mencegah menguatnya peluang korupsi dan monopoli oleh Kepala Daerah? Jika tatanan hukum dalam sistem sosial masyarakat mengalarni distrust, maka pengadilan jalanan dapat saja menjadi alternatif. Dan, ini tentu saja menjadi lebih runyam, sebab yang kuatlah pemegang kekuasaan, maka dimulailah kondisi homo homini lupus, manusia yang satu adalah serigala bagi yang lain. Masalahnya, bagaimana mencerahkan masyarakat lewat seluruh organisasinya sehingga tetap percaya pada tatanan hukum dan sistem sosial yang disepakati, sehingga terhindar dari pengadilan jalanan.

Kita percaya bahwa pemerintahan dengan segenap personifikasinya adalah produk masyarakat, sehingga setiap masyarakat yang memilih harus bertanggungjawab atas pilihannya, termasuk mengawasinya secara beradab, adil dan proporsional. Kita tak boleh lepas tangan membiarkan para kandidat yang terpilih melenggang kangkung setelah menguasai lahan berhektar-hektar ditengah-tengah masyarakat yang sejengkal tanahpun belum tentu punya.

 

 

Pejabat Karier Dalam Promosi Jabatan

 

Anda dan saya bisa bayangkan, bagaimana mungkin ketika kita butuh ahli bangunan buat mendirikan sebuah gedung besar tiba-tiba yang hadir seorang ahli agama. Mungkin saja bangunan selesai, tetapi nasibnya bisa jadi seperti reruntuhan bangunan di Pasar Tanah Abang yang menewaskan banyak orang. Atau sebaliknya, kita mungkin butuh seorang guru agama untuk mendidik sekelompok anak murid, tetapi yang hadir justru guru kan tau (sejenis pencak silat di kampung saya), maka alamat anak didik dapat saja melaksanakan sholat, hanya saja spirit keagamaannya pastilah dangkal, tanpa isi, seperti gelas tanpa air. Tak usahlah dihitung berapa banyak jabatan karier di daerah yang diisi oleh orang yang tak memiliki kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Berapa banyak pegawai di daerah sakit hati hanya karena merasa sekolah dibidang pemerintahan misalnya, namun dilantik menjadi Kabag TU pemadam kebakaran. Atau telah memenuhi persyaratan berkarier di lapangan selama dua tahun, memiliki izajah dan menguasai teknis pemerintahan tiba-tiba dilantik sebagai Kabag TU di Dinas Perhubungan. Kadang mereka suka memplesetkan singkatan KTU dengan kepanjangan “Kepala Batu”. Mereka seakan menghukum diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, mereka yang lama berkarier di jalur struktural seringkali terdepak oleh sekelompok guru SD, SMP atau SMA yang tiba-tiba di plot menjadi Lurah, Camat, Kepala Bagian, bahkan Kepala Dinas, Badan/Kantor hanya karena alasan pangkat fungsional mereka memenuhi tanpa kompetensi latar pendidikan yang memadai, apalagi pengalaman dibidang tersebut. Sekali lagi, anda dan saya bisa bayangkan betapa pemerintahan daerah sedang digerakkan oleh roda birokrasi tanpa kompetensi yang cukup. Dapat kita tebak, pelayanan tak mungkin akan efektif dan efisien, bahkan lebih banyak ongkos membiayai para birokrat yang pandir itu daripada mengharapkan output yang berkualitas sebagai harapan masyarakat. Kalau rumah sakit dikepalai oleh seorang yang tak paham apa makna sehat, sakit, obat, penyakit, perawatan, kenyamanan, pasien atau semua yang berhubungan dengan itu, maka kita sebenarnya sedang mengantar handai taulan kita atau kita sendiri yang sedang sakit ke rumah kematian, bukan rumah sakit yang sesungguhnya.

Kalau Dinas Pendidikan dipimpin oleh orang yang tak paham makna pendidikan, guru, siswa, kelas, kurikulum, kompetensi, mata ajar, didaktik, metodik, penelitian, ilmu pengetahuan, perpustakaan, teknologi IT atau semua hal yang berkaitan dengan itu, maka kita sedang memasukkan anak-anak kita pada sebuah ruang penjara, dan bukan ruang kelas yang sebenarnya. Kalau kita salah menempatkan pejabat di Dinas Pekerjaan
Umum, maka kita bukan mencarikan orang pekerjaan, tetapi sedang mengembangkan peternakan pengangguran dalam lima tahun ke depan. Kalau kita salah menempatkan orang dalam jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, maka kita sedang mendorong
seseorang untuk mengembangkan nepotisme dan kolusi bagi masa depan keluarganya buat jadi pegawai negeri. Semenjak otonomi daerah, jabatan karier dalam struktur organisasi pemerintahan daerah seperti kancah partai politik, siapa yang paling depan menjadi tim sukses, maka merekalah jajaran terdepan yang sudah pasti akan dilantik, bahkan sesuai bargaining position. Maka jangan heran kalau pelantikan dilaksanakan, banyak pegawai yang stres berat bahkan pada sejumlah daerah beberapa pegawai pingsan di tempat karena sehari semalam sibuk mengurus kenduri dan jas safari tiba-tiba esoknya tidak jadi dilantik hanya karena namanya hilang dalam daftar beberapa menit sebelum pelantikan. Ada bahkan sanak keluarganya “mengamuk” di tempat pelantikan. Jabatan karier di daerah seperti jaminan bagi masa depan seorang pegawai, apakah hidup terhormat atau menjadi “kacung” hingga masa pensiun. Di daerah saya, menjadi seorang birokrat, apalagi menduduki sebuah jabatan merupakan suatu kehormatan yang tidak saja dapat meningkatkan harga diri keluarga, tetapi juga peningkatan kesejahteraan. Indikasinya, jabatan seseorang seringkali berbanding lures dengan rumah yang sedang dibangun, semakin lama dan tinggi jabatan yang emban, semakin banyak rumah, tanah dan fasilitas lain yang dapat ditingkatkan. Saya tidak ingin mengatakan itu hasil korupsi, tetapi rasanya menjadi birokrat di daerah memiliki kecenderungan untuk menyamakan status dengan harta yang melimpah. Sebuah gejala yang secara umum sedang trend dewasa ini. Padahal, berulang-ulang kali saya katakan pada sebagian keluarga saya yang ingin menjadi PNS agar jangan berharap menjadi orang kaya jika ingin menjadi pegawai negeri, bahkan dalam suatu kesempatan teman saya suka bercanda, PNS itu kepanjangan dari Pegawai Nestapa lho mas. Kalau ingin kaya, setelah sarjana jadilah seorang pengusaha, carilah rumput laut sebanyak‑banyaknya, kembangkan lahan ikan bandeng, ikan asin, kepiting, udang atau lobster, bukalah kebun kopi, karet, cokelat, kelapa, kayu jati atau apa saja yang laku dijual di pasar dalam jumlah besar. Saya yakin, anda tinggal menunggu waktu buat beli rumah mewah, mobil mewah, melamar dua istri muda yang cantik, naik haji serta tak lama lagi pasti jadi anggota DPRD yang terhormat. Kalau sudah begitu, saya sarankan cari peluang buat jadi Bupati/ Walikota dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Pegawai negeri sipil/militer direkrut dengan aturan dan mekanisme yang jelas, karena itu menganut merit system, sebuah sistem rekruitmen dan promosi dengan dasar penilaian kinerja, prestasi, disiplin, kepangkatan, pengalaman, kompetensi, pendidikan dan hasil penilaian yang memadai oleh sebuah tim yang disebut Baperjakat. Kalau ini konsisten dilaksanakan, maka akan jelas dalam setiap tahun siapa pegawai yang telah memenuhi aspek di atas untuk dipromosikan, bukan like and dislike. Kenyataan sebaliknya, mereka yang tak memperlihatkan prestasi, kinerja, disiplin, pengalaman maupun kepangkatan, asal punya akses dan IP tinggi (Indeks Pendekatan) pada pemegang kekuasaan dilantik pada jabatan prestisius.

Selain mengganggu rasa keadilan pegawai lain, juga menurunkan semangat untuk berprestasi. Faktanya, birokrasi hanya berisi sekelompok orang pandai menjilat serta tak berkualitas. Itulah mengapa organisasi sekelas pemerintah daerah setiap lima tahun tak memperlihatkan output (hasil), outcomes (manfaat), benefit (keuntungan) dan dampak positif. Lalu, kemana mereka yang pandai, berpengalaman, disiplin dan berprestasi? Mereka kadangkala menjadi penonton yang sabar, menunggu perubahan nasib sekalipun sangat memenuhi standar. Di sebagian daerah, mereka yang kreatif membuka lapangan kerja di luar jam kerja, daripada menjadi provokator sambil berharap pada rezim berikutnya yang mungkin akan membawa perubahan kearah yang lebih baik.