Dalam pemilukada, kekuatan partai kecil seringkali tak diperhitungkan, bahkan tak pernah dihitung oleh publik. Sebagian menganggap hanya barisan pelipur lara, alias partai pelengkap penderita.  Di level tertentu seringkali disebut partai gurem, sebuah kata yang menciptakan jarak antara kelompok besar dan kelompok kecil di jalanan.  Biarlah kata orang, yang jelas bahwa tanpa partai kecil dalam kancah pemilukada, tak mungkin ada dukungan bagi pasangan kandidat kepala daerah. Tanpa partai kecil pula, sejumlah fraksi tak mungkin terbentuk. Tanpa partai kecil juga bagaimana mungkin demokrasi dapat tumbuh. Partai-partai kecil memiliki arti sebagai kompetitor yang memungkinkan demokrasi tumbuh secara sehat. Tanpa itu, demokrasi hanyalah slogan dalam spanduk di pinggir jalan. Seperti diungkapkan Smith, demokrasi setidaknya menggambarkan hubungan yang saling mendukung antara tiga komponen utama, yaitu kelompok mayoritas, minoritas dan individu.  Kelompok mayoritas direpresentasikan oleh partai-partai besar, kelompok minoritas diwakili oleh partai-partai kecil,   sedangkan kelompok individu biasanya berbasis pada dukungan sekelompok masyarakat.  Mayoritas ada, karena di dukung oleh minoritas.  Sebaliknya, minoritas tetap eksis karena dilindungi oleh mayoritas.  Individu ada karena di proteksi oleh keduanya. Demikian pula, dari setiap individu itulah tercipta kelompok minoritas dan mayoritas.  Demikianlah logika sehat demokrasi.  Mayoritas menunjukkan pilihan terbanyak, tetapi bukan berarti benar seluruhnya.  Karena itu diperlukan minoritas sebagai oposisi.  Minoritas juga menjadi penyeimbang dan secara politik merupakan bentuk perlawanan untuk kemudian bisa jadi mewujud menjadi partai besar.  Ini merupakan sirkulasi yang tak dapat dihindari sepanjang masyarakat mengubah orientasinya dan partai kecil mampu membangun pencitraan hingga memungkinkan terbangunnya kepercayaan baru (trust). Pada tingkat aksiologis, biasanya mayoritas diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahan hingga terbentuknya pemerintahan baru.  Minoritas dapat berada di dalam kontrak koalisi yang terbentuk sebagai pemerintahan bersama.  Dapat juga berada diluar jalur pemerintahan, dengan status sebagai oposisi murni.  Fenomena jalur independen di banyak negara demokrasi sebenarnya merupakan ekspresi perlawanan keras individu dan kelompok masyarakat terhadap partai-partai yang ada, baik partai besar maupun partai kecil. Partai-partai yang ada dipandang arogan dan eksploitatif.  Jadi, kalau partai besar dan kecil di daerah paham benar gejala demikian, maka sangat sulit diterima secara logika demokrasi jika ada partai yang mau saja dengan ikhlas menjadi pendukung, bukan pengusung. Bukankah hal demikian menunjukkan indikasi bahwa eksistensi partai dipandang sebelah mata oleh individu?  Tampaknya para elit partai harus belajar banyak tentang praktek berpolitik yang logis, bukan terjebak dalam transaksi instan yang pada akhirnya memundurkan peran partai dalam sistem politik modern.  Kemunculan jalur independen dalam tata krama demokrasi merupakan indikasi kuat atas ketidakpercayaan publik pada partai politik.  Kini, tanyalah pada hati nurani kita semua, kalau di daerah anda terdapat partai mayoritas yang justru berlaku sebaliknya, artinya kelompok mayoritas tadi tidak percaya diri (under self confidance). Seandainya partai minoritas yang menjadi pendukung militan terhadap kelompok independen, kita semua tentu dapat memahami, sebab faktanya mereka memang tak banyak di dukung oleh masyarakat luas. Makna kedua, kemungkinan partai mayoritas tak punya kader yang mumpuni, sehingga dengan frustasi mengambil siapa saja kader diluar partai yang lebih menjanjikan. Tentu saja menjanjikan secara ekonomi maupun politik, bahkan kalau perlu kedua-duanya. Saya setuju pendapat Anis Baswedan dalam sebuah harian nasional, bahwa partai politik sebenarnya telah gagal menemukan kepemimpinan yang handal untuk memimpin Indonesia kedepan. Saya pikir kasus di daerahpun menampilkan kecenderungan demikian. Makna lain dapat dibaca bahwa partai mayoritas sebenarnya bukan partai kaya khususnya di daerah, mereka tak lebih miskin dari partai gurem sebagaimana yang kita bayangkan.  Jadi, bagi partai kecil yang memiliki kecerdasan, setidaknya gambaran demikian menjadi moment potensial untuk menguji kekuatan di basis minoritas.  Kemajemukan idiologi, motivasi, kebutuhan dan apa saja yang membentuk warna dalam wujud partai kecil sebenarnya peluang yang baik untuk membentuk satu kekuatan besar lewat mobilisasi kelompok dalam masyarakat. Apalagi dengan berpijak pada sistem pemilukada langsung, tentu saja peran partai besar tak signifkan memenangkan pertarungan di level akar rumput. Masyarakat kita tampaknya sudah mulai beranjak cerdas.  Asumsinya, kalau partai bisa menjual kursi, bukankah mereka juga bisa menjual suara.  Dan bukankah kita semua paham benar bahwa bukan jumlah kursi yang dapat menentukan sebuah kemenangan dalam pemilukada, tetapi suara merekalah yang paling menentukan siapa pemenang yang sebenarnya. Kalau Golkar saja bisa mengubah adagium politik lewat slogan suara rakyat suara Golkar, mengapa partai kecil tak mengubahnya dengan slogan suara rakyat suara minoritas? Kini waktunya bagi partai kecil, saatnya membuktikan bahwa mereka bukan hanya pecundang dalam political game di daerah, tetapi memiliki basis yang signifikan untuk sebuah kemenangan bersama. Percayalah, seperti kata pepatah lama, sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit.