Pasar Pemilukada di kampung halaman saya kian ramai.  Mungkin akan seramai tanah abang setiap mendekati lebaran. Dari tingkat kabupaten hingga level provinsi penuh baliho di tikungan hingga ujung jalan. Beragam pesan yang disampaikan, mulai dari mohon doa restu hingga statement perubahan. Kawan saya menelpon seminggu lalu, beliau bertanya siapa Gubernur Sulteng berikut? Saya jawab, siapa saja boleh yang penting punya modal kepemimpinan.  Syarat lain saya pikir soal praktis. Saya paham bahwa kawan saya ingin agar saya mengomentari para kandidat Gubernur Sulteng yang akan bertarung sebentar lagi.  Bagi saya, modal kepemimpinan yang mesti ada pada calon kandidat Gubernur Sulteng adalah nilai kejujuran.  Melanjutkan diskusi saya pada harian ini soal modal kejujuran, saya ingin agar kejujuran menjadi pondasi kokoh yang mengalir deras dalam integritas yang kuat saat mempertaruhkan visi dan misinya.  Bagi masyarakat di Sulteng saya pikir tak ada yang kurang soal sumber daya kepemimpinan, apakah dia seorang mantan militer, birokrat, ilmuan, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh pemuda.  Yang sulit ditemukan adalah seberapa besar integritas kejujuran mereka.  Sederhananya, apakah mereka mau jujur mengatakan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang halal. Apakah jujur jabatan mereka diperoleh dan dipertahankan dengan cara-cara etis. Apakah jujur istri mereka diperoleh dengan cara yang halal.  Bahkan pertanyaan yang satu ini mungkin agak lucu, apakah mereka mau jujur menyatakan bahwa mereka sudah cukup tua untuk memimpin provinsi seluas Sulawesi Tengah?  Mengapa pertanyaan yang satu ini muncul dalam benak saya? Sebab tampaknya banyak kandidat yang akan meramaikan bursa pemilihan Gubernur Sulteng berasal dari kelompok usia renta, alias nenek-nenek (baca: tete-tete). Sudahlah, sebaiknya beri kesempatan pada yang lain untuk memakmurkan dan mensejahterakan kampung halaman ini.  Bagi mereka yang sudah usia renta, inilah waktu yang tepat untuk melakukan kontemplasi diri. Melakukan meditasi untuk mengevaluasi diri apakah selama memerintah sudah maksimal atau begini-begini saja.  Tugas yang tua adalah melapangkan jalan bagi para pemimpin muda.  Salah satu tugas pemimpin adalah menyiapkan kader untuk keberlanjutan suatu pemerintahan.  Kalau anda pernah jadi pemimpin dan tidak mampu menciptakan kader, maka dengan tegas saya katakan bahwa anda telah gagal menjadi pemimpin, sebab selama ini anda hanya memimpikan diri untuk dielu-elukan, tanpa menyiapkan masa depan bangsanya, daerahnya dan masyarakatnya.  Di kampung saya, dalam 20 tahun terakhir yang jadi gubernur kata kawan saya itu-itu saja, muka lama dengan semangat lama.  Apa yang bisa diharapkan untuk membangun sebuah wilayah paling luas di jazirah sulawesi hari ini? Saya kira tinggal mimpi kosong, sebab yang tua terkadang bergantung pada tongkat dan obat. Tongkat untuk menuntun, obat untuk menguatkan persendian yang semakin ngilu.  Syukur-syukur kalau tongkat bisa berubah menjadi tongkat Nabi Musa dan obat bisa berubah menjadi obat kuat.  Masalahnya bukan hanya disitu, mereka yang tua sebaiknya menjadi simbol bagi pemimpin muda sehingga menjadi panutan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, lihat saja bagaimana regenerasi di Jepang.  Di Indonesia saat ini, dari 33 provinsi, mungkin 85 persen dipimpin oleh kepala daerah yang boleh dikatakan muda.  Sisanya di isi oleh kepala daerah yang selayaknya duduk manis di rumah sambil menimang cucu kesayangan. Lihat saja Gubernur Jambi, Bengkulu, Kalteng, Sulsel atau NTB. Saya kira, mencari kader sebagai Gubernur Sulteng tidaklah terlalu sulit, bukankah kita tidak terlalu kekurangan sumber daya dibanding tetangga di sebelah kita (Gorontalo). Bahkan, sepuluh tahun lalu masyarakat Gorontalo tak pernah menyangka bahwa memilih Fadel Muhammad ternyata mampu mengubah Gorontalo menjadi salah satu provinsi termaju di wilayah Indonesia timur (lihat indeks pertumbuhan ekonomi sulawesi 2010), terlepas apapun yang pernah dilakukan untuk merayu investor datang ke daerahnya. Belajar dari itu, bagi kita sekarang tinggal memilih, mau mencari mantan bupati yang masih muda, politisi muda, birokrat muda, ilmuan muda, pengusaha muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh pemuda dengan berbagai pengalaman yang telah mereka lalui dengan baik.  Saya pikir sumber daya di Sulteng relatif tersedia dari tingkat lokal hingga level nasional.  Masalahnya, bagaimana mengajak mereka agar bersedia mengabdi bagi masyarakat di kampung halaman.

Saya teringat warning lisan Presiden SBY dalam pidato tanggal 22 agustus kemaren,  beberapa kandidat kepala daerah benar-benar aji mumpung, tak puas menjadi kepala daerah malah pengen jadi wakil kepala daerah, termasuk kalau punya istri dua, semuanya ikut mencalonkan diri.  Yang sudah pernah menjabat tetap ingin menjadi penguasa kembali, seakan tak ada lagi kader yang siap menggantikan posisi mereka.  Ini tidak melanggar norma politik, tetapi mencederai etika dalam berpolitik.  Bukankah ini jelas-jelas menggambarkan bau nepotisme.  Nepotisme adalah langkah awal membentuk perilaku kolutif.  Kolusi sendiri adalah cikal bakal terbentuknya praktek korupsi.  Saya setuju dengan dengan pidato jujur tersebut, walaupun seharusnya dimulai dari level atas, sebab bukankah ada mantan menteri yang tak puas hingga melenggang kangkung menjadi walikota dan wakil gubernur? Ini juga tidak melanggar norma, tapi sekali lagi mencederai etika dalam berpolitik.  Di Amerika, mungkin amat memalukan kalau anda sudah pernah jadi kepala daerah tiba-tiba terjun lagi memperebutkan kursi wakil kepala daerah, apalagi dari menteri turun menjadi kepala daerah. Di Indonesia, ini tidak memalukan, bahkan kandidatnya tidak tau malu. Jadi, siapa yang salah? Sistem yang dibuat pemerintah pusat atau memang kandidat yang benar-benar haus kekuasaan?  Pemerintah tidaklah selalu mengatur hingga detil melarang ini, melarang itu.  Ruang kosong yang tidak di atur selayaknya di isi oleh aturan moral yang berlaku dalam masyarakat baik dalam bentuk etika profesi,  etika jabatan, etika pemerintahan maupun etika politik.  Kalau semuanya diatur, maka manusia dapat kehilangan ruang berekspresi, kehilangan otonomi bahkan kehilangan hak asasinya.  Kita bukan robot, tapi mahluk Tuhan yang paling seksi, kata Ahmad Dhani.

Lalu, siapa yang berperan dalam mencari kader muda dengan segudang kriteria yang kita siapkan saat ini? Saya kira ini tugas berat partai politik dan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat Sulteng.  Tugas partai politik adalah mengidentifikasi dan mulai melamar kandidat Gubernur Sulteng yang memiliki integritas kejujuran selain kelayakan usia supaya tidak terlanjur uzur.  Jangan sampai kita lebih banyak mengurus asuransi kesehatan dan birokrasi rumah sakit dari pada merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Dengan segala hormat kita berharap agar generasi tua lebih banyak menjadi panutan, sambil berdzikir setiap hari menunggu antrian dihadapan Tuhan, mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan begitu kesombongan kita akan semakin berkurang, bahkan berubah menjadi kearifan yang tak tertandingi. Inilah manusia yang bersyukur akan nikmat Tuhan. Tugas para cendekia adalah memprovokasi masyarakat agar keluar dari nilai-nilai kejumudan selama ini, bahwa kalau bukan nenek-nenek yang jadi gubernur seakan-akan daerah kita akan dikutuk Tuhan, atau kalau bukan militer yang pimpin Sulteng pasti kacau. Saatnya kita berubah, sebagaimana statement para kandidat supaya kita segera berubah.  Jangan berharap para elit berubah kalau masyarakat juga tidak berubah, sebab bukankah pemerintah adalah produk dari masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang tak mungkin dipisahkan.  Kalau hanya berharap pemerintah yang berubah saya pikir sulit, sebab mereka hanyalah produk dari kita, bagaimana kalau kita yang berubah supaya jelas hubungan kita dengan pemerintah di masa depan. Mungkin ada baiknya kita renungkan penggalan syair sebuah lagu anak muda saat ini….”mau dibawa kemana hubungan kita……”.