Bursa pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah tanah air kian menarik perhatian publik, apalagi jika tinggal menghitung hari.  Soal siapa bakal calon yang akan menjadi kepala daerah dan wakil berikutnya sangat bergantung pada faktor kapabilitas, popularitas, kekuatan dana, dukungan basis konstituen dan faktor keberuntungan.  Kalau menimbang faktor kapabilitas dan popularitas, maka sejumlah nama yang cukup berpengalaman di seputaran kampung hingga elite lokal saya pikir cukup representatif untuk dinominasikan.  Jika menimbang faktor kekuatan dana, maka tak semua calon yang punya kapabilitas dan populer dapat maju sebagai kandidat kepala daerah.  Paling bisa duduk manis sebagai orang nomor dua sambil bersabar menunggu peluang yang tepat untuk maju sebagai kandidat pertama.  Bagi mereka yang cukup populer tampaknya relatif di dukung oleh basis konstituen.  Masalahnya, masih adakah basis konstituen yang punya militansi kuat kendatipun tidak di bayar alias gratis?  Saya pikir di alam nyata ini tidak realistis, sebab jangankan masyarakat awam, kelas menengah dan terpelajar seperti perguruan tinggi, LSM, penguasaha dan media massa-pun kadang terlibat secara langsung atau sembunyi-sembunyi buat mendongkrak kepentingan masing-masing. Katanya, yang penting kebagian projek dari pada tidak kebagian sama sekali.  Pendeknya semua serba pragmatis, sambil mempertahankan sehelai dua idealisme.  Mungkin yang sedikit jujur adalah para tokoh agama dan satu dua orang pendidik, sekalipun di salah satu daerah semua tokoh agama diberi insentif yang membuat mereka akhirnya berani mengaburkan yang halal seakan-akan haram dan sebaliknya.  Faktor terakhir yang paling abstrak tentu saja faktor keberuntungan.  Banyak juga kandidat yang suka berkolaborasi dengan sekawanan jin, dukun, para normal dan kyai tertentu buat membuka aura keberuntungan.  Jangan heran kalau si kandidat kalah, biasanya berubah menjadi sedikit tidak waras, berbicara sendiri bahkan telanjang di tengah kerumunan massa persis kelakuan jin peliharaan.

 

Di kampung saya, mencari calon wakil kepala daerah jauh lebih sulit dibanding mencari calon bupati.  Maklum saja, semua kepengen menjadi calon nomor wahid ketimbang calon wakil.  Calon kepala daerah bisa beragam, boleh jadi datang dari senayan, mantan anggota legislatif pusat yang punya pengalaman bermain di panggung politik dengan jam terbang yang tak perlu diragukan.  Mungkin beliau pengen mengabdikan diri di akhir usia dengan memanfaatkan akses yang selama ini sudah terbangun di tingkat pusat.  Bagus juga seandainya terpilih, sebab kita tidak perlu berteriak-teriak di DPR-RI buat segepok tambahan anggaran yang selama ini katanya mesti di jolok pake bambu runcing. Mudah-mudahan kalau terpilih kita bisa menghemat bambu di kampung buat peringatan tujuh belas agustus. Ada juga kandidat berasal dari mantan pegawai di sekretariat negara. Saya pikir ini juga bagus buat membuka akses dalam istana yang selama ini susah di tembus.  Jangankan masuk istana, berfoto di depan istana negara-pun saya kira orang dari kampung masih takut, apalagi berurusan dengan para pejabatnya.  Mudah-mudahan terpilih, supaya setiap orang di kampung bisa dengan mudah lalu-lalang masuk ke istana tanpa pemeriksaan yang ketat. Ada lagi calon kepala daerah berasal dari kabupaten lain, yang katanya putra asli daerah serta cukup makan garam sebagai wakil bupati.  Saya rasa ini juga bagus, paling tidak kemajuan di daerah lain bisa diaplikasikan di kampung halaman.  Yang kita kuatirkan jangan sampai daerah lain justru tidak lebih maju dari daerah sendiri, lalu apa yang mau dikembangkan? Mudah-mudahan bukan mengembangkan nepotisme, sebagaimana banyak terjadi di berbagai daerah.  Calon lain saya dengar berasal dari politisi lokal yang selain tak berpengalaman, kurang dukungan basis konstituen kecuali restu pimpinan beberapa koalisi perahu partai politik.  Katanya, yang bersangkutan benar-benar tak punya modal, kecuali modal nekat dan percaya diri yang berlebihan.  Ini bagus buat pemanis saat kampanye supaya tampak ada kompetitor dalam praktek berdemokrasi.  Kalau terpilih sebaiknya jangan, sebab tanpa dukungan dan modal yang kuat maka yang bersangkutan pasti memulai hidup baru dengan memanfaatkan APBD yang ada buat menutupi hutang piutang disana-sini.  Maaf, saya tidak menuduh, tapi kenyataan sudah banyak.  Calon berikutnya katanya incumbent, baik bupati maupun wakil bupati.  Kedua calon sebenarnya sangat bagus, sebab selain berpengalaman, kita yakin punya kapabilitas, basis konstituen, populer dan tentu saja di dukung oleh kekuatan dana dan mesin birokrasi yang memadai.  Masalahnya, bagi pemilih rasional tentu akan menimbang seberapa besar kemajuan yang telah dicapai selama ini.  Apakah mundur, jalan di tempat atau barangkali maju terus pantang mundur?  Mereka pasti menilai secara visual baik fisik maupun non fisik.  Saya pikir, terlepas dari berbagai kekurangan, pastilah incumbent bupati dan wakil bupati telah berbuat sekalipun disana-sini belum memuaskan.  Sebagai manusia biasa kita tentu memaafkan, dengan berbagai catatan yang harus diperbaiki pada periode berikutnya kalau terpilih kembali.  Syukur-syukur kalau masih harmonis berpasangan hingga periode berikutnya, sebab dalam banyak kasus termasuk Presiden dan Wakil Presiden seringkali pecah kongsi di akhir jabatan dan mencari jalan terbaik masing-masing.  Parahnya, ketika menghadapi Pemilukada mereka saling menjatuhkan, seakan semua program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pernah dirajut bukanlah hasil kerjasama.  Ini sama dengan perkawinan legal, lalu pisah ranjang tanpa mengakui anak yang dibuahi sebagai hasil hubungan yang sah selama ini. Lalu, siapa yang mesti dipercaya?  Kalau masyarakat dihadapkan dengan polemik semacam itu, maka saran saya, tinggalkan atau cari pemimpin baru yang lebih menjanjikan.

 

Kini, siapa calon wakil bupati yang lebih pas buat mendampingi sosok bayangan yang saya gambarkan di atas?

 

Saya hanya dapat menyarankan pada para pemilih kriteria ideal menurut meditasi sederhana saya, pertama, calon wakil bupati sebaiknya sosok yang relatif bersih dari gonjang-ganjing politik sehingga tak membuat kandidat bupati teraniaya dikemudian hari, sebab banyak wakil bupati selama ini justru menjadi duri dalam daging sehingga bupati tak khusyu bekerja selama menjabat.  Kedua, calon wakil bupati sebaiknya dapat bekerjasama dengan baik, sebab itu dibutuhkan komitmen yang tinggi hingga akhir masa jabatan. Hal ini untuk mencegah perpisahan di tengah jalan. Ketiga, calon wakil bupati sebaiknya berasal dari kelompok birokrasi sehingga mampu mengawal bupati lewat pengawasan internal serta paham betul bagaimana menjalankan mesin birokrasi.  Bukan sebaliknya, memanfaatkan birokrasi bagi kepentingan politik. Keempat, carilah calon wakil bupati yang masih muda, sehingga dapat dianggap sebagai kawan dan sahabat yang baik dalam berkomunikasi.  Selama ini, salah satu motif perceraian antara bupati dan wakil bupati lantaran terputusnya komunikasi sehingga berakhir sudah semua bulan maduKelima, carilah calon wakil bupati yang lebih banyak berpikir membuahkan gagasan, bukan yang banyak berpikir membuahkan intrik politik internal.  Jangan heran kalau beberapa kandidat suka melamar kaum akademisi di kampus terdekat, biar stabilitas keamanan selama satu periode kedepan aman dan terkendali. Kesimpulannya, carilah calon wakil bupati yang tak terlalu kaya, sederhana, punya etika, berpengalaman, muda, cerdas, serta punya hubungan sosiologis dan dukungan politik yang kuat supaya tidak memelihara api dalam sekam. Jadi, yang merasa memenuhi kriteria ini, saya kira perlu menyodorkan biodata lengkap kepada para kandidat bupati.  Atau bagi para kandidat bupati, saran saya jangan sungkan-sungkan untuk melamar, sebab mungkin saja keberuntungan anda justru datang dari orang nomor dua, siapa tau?