Pengusaha punya modal, penguasa punya otoritas, rakyat punya kedaulatan.  Para pengusaha menggunakan modal untuk memobilisasi sumber daya agar memberi keuntungan sebanyak-banyaknya.  Jangan heran kalau para pengusaha berprinsip ekonomis, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan modal yang sekecil-kecilnya.  Saking ekonomisnya, maka kemenangan dalam setiap tender merupakan jalan bagi upaya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau mereka berani menghamburkan banyak modal buat panitia lelang plus suap sana-sini, maka tak ada jaminan jalan yang diperbaiki semakin berkualitas, atau bangunan sekolah semakin kokoh.  Saya yakin malah sebaliknya.  Syukurlah kalau masih ada pengusaha jujur yang kebetulan ikut tender.  Tapi kata teman saya, itu ada namun seribu satu. Tak ada penguasaha yang mau rugi, minimal pulang pokok. Itulah mengapa setiap tahun setiap pemborong hanya mengerjakan projek itu-itu aja, sebab sengaja dibuat tak berkualitas supaya bisa di rehab atau diprojekkan kembali. Apalagi kalau penguasa tutup mata, alias tau sama tau. Maklum saja, terkadang penguasa mengendalikan banyak juga usaha lewat tangan orang lain seperti anak, menantu, saudara, ponakan atau istri. Ini sudah rahasia umum. Semakin umum semakin lazim, dan semakin lazim maka semakin dianggap biasa. Kalau sudah dianggap biasa, maka sesuatu yang buruk sama saja sudah dianggap baik. Jangan-jangan kotoran sapi di depan mata boleh jadi kita anggap sebagai makanan lezat. Yang lucu kalau pemerintah daerah lebih banyak membuang APBD pada pengusaha kere yang dikembangbiakkan sebagai politik balas budi.  Sementara pengusaha kakap dari luar yang justru membawa modal besar ke daerah dipersulit.  Lihat saja fakta hari ini, para pengusaha domestik yang doyan menggorogoti APBD dalam perebutan projek dipermudah, bahkan dimabukkan.

Cobalah tengok pemerintah daerah lain yang telah maju dan berkembang, mereka justru mempermudah pengusaha kelas kakap seperti pembebasan tanah dan izin usaha. Bahkan Pemda berani memberikan insentif supaya modal mereka cepat terinvestasi dalam jangka panjang.  Bukankah ketika modal mereka masuk pemerintah daerah dan rakyat sendiri yang akan memperoleh manfaatnya dalam jangka panjang? Inilah makna otonomi kalau pemerintah daerah mau merenung sejenak.  Mengapa selama ini pemerintah daerah bergantung penuh pada pemerintah pusat lewat DAU, DAK dan Dana Perimbangan? Jawabannya jelas, pemerintah daerah miskin, tak punya sumber daya yang dapat dikelola. Praktisnya, pemerintah daerah sebenarnya tak mampu alias gagal berotonomi. Maka jangan heran kalau bargaining position mereka lemah terhadap pusat. PAD mereka bahkan tak sanggup untuk membiayai lima puluh orang pegawai eselon tiga. Mungkin benar sindiran kawan saya, sudah daerahnya miskin, jauh dari kontrol pemerintah pusat, tak punya sumber daya alam yang memadai, suka ngambek (maraju), penguasanya marah-marah lagi. Mending ke laut aje.  Kelihatan jelas bahwa penguasa di daerah tak punya harga diri dihadapan 497 kabupaten/kota plus 33 provinsi.  Kini, kalau daerah anda memiliki daya tarik bagi para investor kelas kakap semisal gas dan minyak bumi, maka cobalah bersikap bijaksana agar mereka betah membuka usaha, agar pemerintah daerah memperoleh tambahan PAD yang syukur-syukur melampaui dana alokasi umum. Lebih dari itu, tentu saja akan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.  Begitu para pengusaha kelas kakap tadi masuk, saya optimis masyarakat akan dengan sendirinya menikmati manfaatnya. Minimal rekrutmen tenaga kerja. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan regulasi bagi kemaslahatan seluruh stakeholder yang terlibat. Contoh praktis ketika sebuah lahan dibebaskan untuk maksud pembukaan jalan tol, maka dengan sendirinya nilai jual objek pajak (NJOP) disekitar jalan tersebut akan naik secara otomatis mengikuti nilai dan kegunaannya. Untuk apa pemerintah daerah harus repot menaikkan sana-sini, bukankah secara otomatis nilai jualnya akan meningkat?  Kita kuatir kalau sampai para pengusaha kelas kakap tadi pergi dengan patah hati, bahkan buru-buru memindahkan investasinya ke daerah lain. Jangan berharap keberuntungan akan datang dua kali, bisa jadi pemda hanya gigit jari. Para pengusaha sebenarnya tak banyak permintaan, sepengetahuan saya mereka hanya perlu kejelasan dari para penguasa tentang jaminan keamanan berusaha, kenyamanan beroperasi, prosedur yang tak berbelit-belit, batasan waktu yang jelas bukan mengulur-ulur hingga membengkakkan biaya operasional, dan yang paling penting berapa kepastian investasi yang harus mereka bayar sebagai kewajiban, itu saja! Lalu, mengapa untuk keuntungan yang besar dan dengan syarat yang mudah seperti itu pemerintah daerah tak begitu merespon dengan baik? Mengapa kalau untuk urusan penguasaha kelas teri dan relatif tak punya modal justru dikembangbiakkan lewat kompetisi APBD yang tak seberapa? Jawabannya sederhana, pemerintah daerah kehilangan kecerdasan.  Saya sedikit yakin, bahwa mereka sebenarnya lebih banyak melindungi kepentingan diri dan kelompoknya dari pada kepentingan masyarakat luas dimasa akan datang.