Logika dan logistik adalah dua konsep yang berbeda.  Logika menunjukkan cara berpikir dengan alur dan sistematika tertentu sehingga mengandung kesimpulan yang rasional dan abstraktif. Seringkali, sesuatu dianggap logis kalau masuk di akal.  Para penyelidik suka membuat pertanyaan bagi para tersangka agar mereka mampu menyimpulkan setiap kasus secara logis. Sedangkan logistik cenderung dimaknai sebagai segala sesuatu yang berbentuk materi, bahkan sumber daya yang menyokong segala hal yang lahir dari logika.  Karenanya, logika tanpa logistik apalah gunanya. Ibaratnya, logika adalah konsepnya, sedangkan logistik adalah operasionalisasinya.  Untuk apa logika hebat sekalipun, kalau logistiknya tidak jelas, demikian kata kawan saya.  Logika sebaiknya berbanding lurus dengan logistik, supaya semua beres.  Para tim sukses suka menyambangi setiap kandidat kepala daerah dengan dua istilah tersebut.  Kalau ingin menang, sekalipun anda pintar, konsepnya logis, berapa dulu logistiknya.  Berapa banyak mantan birokrat cerdas dengan segudang pengalaman dan pengetahuan tak mampu bersaing ketika mencoba terjun dalam pesta demokrasi langsung di daerah. Mereka yang hanya mengandalkan logika nyatanya harus tunduk pada kandidat yang lebih kuat logistiknya.  Inilah dilema demokrasi yang kurang memenuhi syarat.  Demokrasi kadang tak mempedulikan mereka yang memiliki logika, demokrasi cenderung memihak pada mereka yang mengendalikan logistik.  Pada akhirnya, mereka yang cerdas dikendalikan oleh sekumpulan pemegang logistik. Bagi rakyat kebanyakan, tak penting apakah anda cerdas atau tidak, sejauh anda mampu menjamin masa depan mereka, dalam artian mampu menjamin logistik dan membuat mereka tidur nyenyak tanpa gangguan, silahkan pimpin daerah ini.  Kalau anda orang cerdas, maka seharusnya kecerdasan anda diarahkan pada logika masyarakat kebanyakan.  Sekalipun logika umum belum tentu benar seluruhnya. Lalu carilah logistik untuk membiayai serangkaian logika masyarakat itu. Maka, kepala daerah yang ideal sesungguhnya bila ia mampu menjamin logikanya mewujud dalam bentuk logistik di lapangan.  Jika tidak, sebaiknya anda menjadi pengamat sebelum menjadi pecundang dihadapan para pemegang logistik. Memang, masyarakat traditional relatif tak begitu memperkarakan berapa banyak logistik yang anda bawa, sebab sebagian besar akan memilih asal punya hubungan idiologis dan sosiologis yang memungkinkan terbentuknya akses kuat sekaligus merepresentasikan kelompoknya. Soal lain terserah anda.  Yang penting ini suatu kebanggaan, suatu simbol, mungkin juga suatu hegemoni budaya.  Pada masyarakat transisi (traditional-modern) cenderung mengharapkan bantuan sekalipun tidak bagi individu semata, tetapi pada institusi yang menjadi simbol solidaritas seperti Masjid, Gereja, Kerapatan Adat maupun lembaga sosial lainnya.  Berbeda dengan masyarakat modern di perkotaan, logika perlu, logistik apalagi.  Sekalipun logistik anda benar-benar cukup, belum tentu anda akan terpilih menjadi kepala daerah kalau logika anda benar-benar di bawah garis mistar gawang. Jika anda orang yang memiliki sedikit banyak pengalaman dan pengetahuan yang kredibel dimasa lalu, saya yakin logistik andalah yang paling banyak ludes.  Masyarakat kota membutuhkan kepala daerah yang tidak hanya kuat logistik, tetapi juga cerdas dan memiliki segudang pengalaman teruji untuk menjamin masa depan mereka.  Idealnya, masyarakat kota itu bergengsi, berkelas dan borju, sehingga daya elektabilitasnya relatif tinggi.  Sayangnya, di kota besar bukan sedikit masyarakat yang masih berada di level transisi, sehingga antara logika dan logistik kadang menjadi kabur.  Logistik anda tetaplah harus lebih banyak dari sekedar logika. Bagi seorang Tukang Becak dan Sopir Bajaj tak begitu penting logika, yang penting logistiknya kuat.  Variabelnya jelas, yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat.  Logika normal sebenarnya semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, diharapkan semakin rendah logistik yang dibutuhkan.  Demikian sebaliknya.  Namun di negara-negara transisi demokrasi seperti Indonesia, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat semakin besar logistik yang dibutuhkan, sebab pilihan dan uang adalah dua masalah yang sulit dipisahkan.  Ada uang, ada pilihan. Ada pilihan, ada suara.  Ada suara, ada kursi.  Ada kursi, ada jabatan. Ada jabatan, ada kebijakan.  Ada kebijakan, ada penguasaan sumber daya. Kembali lagi, ada sumber daya, ada logistik. Ada logistik, ada logika. Maka, bagi sekelompok tim sukses, semakin banyak kandidat semakin jelas masa depannya.  Masa depan itu bisa berbentuk logistik secara langsung berupa modal atau projek.  Sedangkan logika bisa berbentuk jabatan.  Umpamanya, kalau saya menjadi anggota tim sukses salah satu kandidat, maka sangat logis jika saya dilantik pada satu jabatan yang disiapkan.  Sebaliknya, jika anda bukan bagian dari tim sukses, jangan berharap anda akan dilantik pada suatu jabatan prestisius, kecuali jabatan portofolio yang tak begitu diperhitungkan. Dalam konteks inilah tim menjadi sukses, bukan sekedar tim sukses.  Maka, semakin banyak kandidat kepala daerah, semakin banyak peluang bagi tim sukses.  Lebih-lebih kalau kandidat kepala daerah adalah mereka yang tidak saja berpengalaman menjadi Bupati, tetapi juga memiliki logistik yang memadai hasil dari akumulasi menjadi Pamong Praja bertahun-tahun.  Bukankah semua proses tersebut logis to ?