Menurut Plato, sebagaimana diterjemahkan oleh Jowett dalam The Web of Government (Mac Iver:1985), bahwa keadilan, kebaikan dan seni dalam memerintah adalah variabel besar yang mesti dipenuhi oleh setiap aktor pemerintahan.  Bahkan menurutnya, jauh lebih berbahaya jika para pelaku pemerintahan kehilangan sensifitas terhadap nilai-nilai keadilan dan kebaikan dibanding seni memerintah itu sendiri. Pemaknaan terhadap prinsip keadilan dan kebaikan dalam pribadi seorang pemerintah jauh lebih penting dibanding seni memerintah itu sendiri yang dapat dipelajari lewat pengetahuan dan pengalaman.  Keadilan seorang pemerintah penting, sebab ia menjadi jaminan bagi kenyamanan dan kewajaran hidup bersama dalam suatu pemerintahan.  Keadilan menjamin terpenuhinya kebaikan bersama, dimana setiap orang dapat merasakan manfaat atas kepemimpinan pemerintahan sesuai proporsinya masing-masing.  Dalam batasan filosofinya, keadilan bermakna terhadap sesuatu yang sama diperlakukan secara sama, dan terhadap sesuatu yang berbeda diperlakukan secara berbeda. Menyamakan gaji Presiden dengan gaji seorang Kepala BKD di satu pemerintah daerah adalah pengingkaran akan makna filosofi dimaksud.  Tetapi membagi roti pada dua orang miskin yang setara kondisinya, baik umur dan kebutuhannya bukanlah sebuah pelanggaran etis terhadap keadilan.  Artinya, keadilan secara fungsional berperan menciptakan kebaikan sesuai karakteristiknya, sedangkan keadilan secara formal menciptakan kebaikan secara merata.  Keadilan merupakan nilai penting yang selalu diingatkan oleh Tuhan dan para Nabi kepada manusia.  Contoh paling konkrit ketika seorang Muslim mengakhiri khotbah Jumat kedua, para khotib selalu mengingatkan innallaha ya’ murukum bil adil wal ikhsan, (sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan berlaku baik).  Tampaknya, jauh sebelum Plato merenungkan tentang keadilan dan kebaikan, firman Tuhan menjadi inspirasi awal bagi mereka.  Bagi kita, memperjuangkan keadilan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara.  Seorang pemimpin paling strategis mengupayakan terpenuhinya nilai keadilan dimaksud. Dan untuk semua usahanya, Tuhan menyediakan fasilitas se-kapling surga bagi pemimpin yang mampu berbuat adil. Bagi sekelompok orang yang ingin menjadikan keadilan sebagai fondasi utama kesejahteraan, mereka membentuk partai keadilan.  Bahkan, para agamawan yang ingin membuktikan apakah keadilan itu bisa diwujudkan atau tidak, seringkali menjadikan alasan keadilan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa mereka  mau beristri lebih dari satu.  Betapa pentingnya keadilan tersebut, maka pemerintah mendekatkan sarana untuk mencari keadilan dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.  Soal bagaimana agar keadilan tersebut dapat dicapai bergantung pada seberapa kuat seseorang memperjuangkannya.  Kita tau, sangat sedikit keadilan yang dapat mereka peroleh sekiranya tak diimbangi oleh kekuatan lain seperti finansial, untuk memperoleh keadilan yang setinggi-tingginya.  Ketika pemimpin pemerintahan memahami makna penting dari kebaikan untuk pada akhirnya menciptakan kebaikan bersama, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mengoperasionalisasikannya dilapangan?  Disinilah perlunya seni dalam menjalankan pemerintahan (the art of government).

Seni dalam memerintah seringkali tak masuk dalam kurikulum ajar bagi Mahasiswa yang duduk di bangku kuliah politik, apalagi pemerintahan.  Ia lahir seiring dengan matangnya pemahaman seseorang tentang semua ilmu yang dipelajari. Seni memerintah lahir dari hasil tangkapan semua jenis panca indra. Ia bisa lahir dari hasil kedipan mata, pendengaran yang peka, diskusi yang panjang, penciuman yang tajam, serta insting yang kuat.  Kolaborasi dari berbagai macam ilmu tadi menghasilkan seni memerintah yang dapat dipraktekkan.  Demikianlah mengapa seorang dokter gigi bisa menjadi kepala daerah yang berhasil di Kabupaten Jembrana atau Kota Bontang.  Semua dimulai dari pencapaian makna keadilan dan kebaikan bersama, sehingga dengan sendirinya mendorong mereka menemukan strategi implementasi yang efektif  untuk mengalirkan semua gagasan cemerlang dilapangan pemerintahan.  Mereka yang mencoba mengadu nasib sebagai pemimpin pemerintahan, penting untuk memperjelas pandangan matanya dengan obat tetes mata (vision), supaya jelas apa yang hendak dicapai lewat visi dan misi dalam sekali masa jabatan.  Mereka juga harus membersihkan kuping setiap hari dengan kapas (cottombut), supaya terbiasa mengembangkan kepekaan yang nyata kalau tak ingin dibilang budek sebagai pemerintah.  Merekapun harus banyak melakukan diskusi panjang, dimana saja dan kapan saja, supaya mampu menangkap dan menjawab setiap keluhan dan pertanyaan masyarakat.  Keengganan pemerintah dalam membangun diskusi dengan rakyat menunjukkan ketakutan yang berlebihan terhadap kritik masyarakat atas apa yang telah, sedang akan diperbuatnya.  Ini juga mengindikasikan terbentuknya karakter pemimpin otoritarianisme. Dan gejala semacam ini banyak terjadi di seantero pemerintah daerah yang lagi mabuk otonomi.  Mereka seyogyanya memiliki penciuman yang tajam, agar tau dimana rakyatnya yang hanya makan ubi kayu, jagung, sagu atau bahkan tak sanggup makan sehari tiga kali.  Masalahnya, kemampuan pemerintah menggunakan penciuman yang tajam lebih pada upaya mengamankan pemerintahan dan mencegah kudeta, sehingga masyarakat yang tak bersalah kadang menjadi korban penghilangan dan penculikan.  Di daerah, para kepala SKPD menjadi instrument untuk memperluas penciuman kepala daerah, supaya bisa menghukum sejumlah birokrat yang dinilai melakukan aktivitas insubordinasi. Mereka semestinya memiliki insting yang kuat, agar setiap kebijakan semaksimal mungkin memberi faedah sebesar-besarnya, dan sebisa mungkin mengurangi dampak yang merugikan orang banyak. Kemampuan memadukan keseluruhan fungsi panca indra diatas dasar-dasar keadilan dan kebaikan menjadi satu kekuatan dalam memerintah, inilah yang saya sebut seni memerintah.  Sayangnya, sedikit diantara banyak kepala daerah yang memiliki gagasan keadilan dan kebaikan bersama, apalagi seni memerintah seperti itu.