Kalau saja kandidat kepala daerah memiliki cukup daya tarik, semisal incumbent, maka sangat tak relevan kita bicara soal daya tarik seorang kandidat wakil kepala daerah.  Incumbent tentu saja memiliki daya tarik dari pengalaman pengelolaan pemerintahan, selain masih menyimpan kekuatan lewat mesin birokrasi dari level puncak hingga paling bawah. Otoritas yang masih melekat, memungkin incumbent dengan mudah lewat kaki-tangannya sewaktu-waktu dapat menggunakan kekuasaanya untuk menekan, bahkan menihilkan seseorang dari jabatan yang menggiurkan. Apalagi jika ia memiliki kekuasaan tambahan, seperti bangsawan, atau simbol Raja di wilayah tersebut, tentu saja semua kekuatan magic akan dikerahkan semaksimal mungkin untuk memperpanjang usia kekuasaan.  Untuk memilih kandidat wakil kepala daerah, seorang incumbent dengan mata tertutup bisa mencomot dari mana saja calon wakil kepala daerah.  Bisa saja diambil dari kelompok akademisi, pengusaha, tokoh masyarakat, atau kelompok birokrasi yang dinilai paling patuh, paling loyal, paling disiplin dan  tentu saja paham tentang seluk-beluk internal birokrasi pemerintah daerah.  Ini sengaja dilakukan, agar kalau terpilih, kepala daerah bisa tidur nyenyak tanpa kuatir di kudeta atau dipecundangi oleh sekelompok aparatur yang suka mencari keuntungan praktis.  Orang suka menyebut kandidat wakil kepala daerah seperti ini dengan istilah perbengkelan, yaitu ban serep kempes. Maklum sajalah, di jaman sekarang hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah naik-turun seperti harga cabe di Pasar Minggu. Setahun bulan madu, selebihnya pisah ranjang. Bagi kandidat kepala daerah yang tak begitu populer di mata publik, satu-satunya harapan adalah mengeksploitasi habis-habisan kepopuleran kandidat wakil kepala daerah.  Daya tarik kandidat wakil kepala daerah bisa saja didasari oleh kemampuan finansial, pengalaman, intelektualitas dan ikatan sosiologis.  Seorang kandidat kepala daerah yang mengandalkan wakilnya dari kemampuan finansial akan berharap banyak dari kucuran dana tak terbatas guna memenangkan pertarungan pada pemilukada.  Konsekuensi logisnya, semua biaya yang dikeluarkan harus tergantikan di kemudian hari. Tak ada makan siang gratis (no free lunch), demikian ungkapan lazim para politisi. Anda bisa bayangkan, kalau para kandidat tadi membuang uang sebesar 15 milyar untuk memenangkan pemilukada, maka dengan gaji pokok seorang kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar 3 sampai 6 juta plus tunjangan dan lain-lain dengan total kurang lebih 18 jutaan sebulan, saya pikir tak akan mampu menyelesaikan tunggakan dimaksud selama 5 tahun menjabat, kecuali sikut kiri, sikut kanan. Itu hampir menjadi rahasia umum.  Akhirnya, APBD-lah yang menjadi sasaran, dimana sebagian besar uang rakyat habis di otak-atik untuk menutupi hutang-piutang dimaksud.  Kalau anda menjumpai jalanan rusak, gedung sekolah roboh atau kamar rumah sakit lebih menyeramkan dari wajah seorang pasien TBC, maka itulah indikasi dimana seringkali jatah perbaikan fasilitas publik di sedot lemak oleh para elit tadi.  Bukan mustahil, anggaran untuk memperbaiki jalan di sebuah kampung terpencil seperti Baloa, dapat saja dimutilasi menjadi anggaran taktis birokrasi.  Ini lumrah bagi mereka, tetapi menyesakkan dada bagi masyarakat yang tau kelakuan kucing garong semacam itu.  Bagi kandidat kepala daerah yang mengandalkan wakilnya berasal dari kelompok intelektual dan segudang pengalaman di birokrasi, tentu juga berharap banyak dengan kemampuan dimaksud agar pasangannya mampu meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah tepat berada di jalur yang benar, yaitu wakil yang paham dan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan daerah.  Jangan lupa, sekalipun ideal, namun terkadang kandidat yang berasal dari basis birokrasi punya kebiasaan buruk, yaitu menyimpan rapi setiap masalah, bahkan mencoba merawat dan mengawetkan setiap masalah untuk kemudian di olah menjadi bibit baru bagi kepentingan dan keuntungan mereka.  Demikianlah, sekalipun wakil kepala daerah terpilih berasal dari kelompok birokrasi, faktanya sami mawon. Apalagi kalau hanya bertindak sebagai ban serep, tentu saja mereka tak punya otoritas lebih, kecuali mengamini.  Lalu, bagaimana daya tarik kandidat wakil kepala daerah yang berasal dari ikatan sosiologis?  Ini menarik, maknanya kandidat kepala daerah sebenarnya berharap banyak kepada mereka untuk semaksimal mungkin mampu menyerap dukungan dari basis etnik dan keluarga besar.  Dalam banyak kasus pemilukada, pasangan kepala daerah terpilih karena di dukung luas oleh sentimen etnik (kesukuan) dan garis keturunan marga besar (bukan Margasatwa).  Bagi kelompok etnik dan marga (satu family/satu fam), memilih orang yang sesuku atau keluarga dekat merupakan simbol perlawanan etnik maupun perluasan dominasi marga.  Bisa jadi mereka merasa di anaktirikan selama ini, boleh jadi mereka di isolasi selama ini, mungkin saja mereka ditindas secara latent oleh incumbent selama ini, atau jangan-jangan mereka dianggap tidak ada atau sudah ditiadakan dalam percaturan pemerintahan daerah selama ini.  Misalnya saja, di sejumlah daerah banyak etnik dan garis keluarga tertentu yang mendominasi birokrasi pemerintah daerah, mulai dari pasangan kepala daerah hingga jabatan sekretaris desa.  Ini membuat etnik dan keluarga besar lain merasa tersisihkan, bahkan terdzolimi.  Dalam konteks yang lebih luas, kandidat wakil kepala daerah merupakan personifikasi yang merepresentasikan kampung halamannya.  Maka, kalau ada kandidat wakil kepala daerah yang benar-benar memiliki hubungan sosiologis karena lahir dan besar di kampung tersebut, maka mungkin saja ia merupakan faktor pengintegrasi yang diharapkan dapat membawa kepentingan mereka kedalam kancah pergulatan pemerintahan, minimal rasa kebanggaan sebagai kandidat yang mewakili kampung halaman.  Apalagi kalau kandidat memiliki hubungan disebabkan perkara kawin-mawin, yang secara biologis memperluas cakupan ikatan kekeluargaan, saya pikir bukan mustahil meraup suara signifikan.