Peran dan Tantangan Pemimpin Muda

(Refleksi Hari Kebangkitan Nasional)

Pendahuluan

Pertama-tama kita patut menyampaikan rasa syukur dalam rangka Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 28 Oktober 2010.  Diantara kesibukan waktu, saya memberanikan diri untuk menyajikan judul diatas dengan alasan; pertama, peran pemuda selalu menjadi isu menarik ketika berhadapan dengan masalah dan tantangan bangsa dari pusat hingga daerah. Peran pemuda seringkali identik dengan gerakan pembaharuan seperti kongres kepemudaan, pernyataan kritis dan interuptif hingga dinamika dilapangan dalam bentuk demonstrasi.  Kedua, dikaitkan dengan peran tersebut kita tak bisa melepaskan diri dari suasana kebatinan hari ini dimana daerah merupakan objek pelimpahan urusan yang membutuhkan peran optimal para pemuda. Seberapa besar keberhasilan desentralisasi tentu saja bergantung pula pada peran aktif masyarakat, khususnya kaum pemuda dalam mendorong tercapainya tujuan yang ingin dicapai.  Kedua alasan tersebut menjadi sumber inspirasi untuk melihat lebih jauh bagaimana peran dan tantangan pemimpin muda dalam desentralisasi pemerintahan.

Secara historis, peran pemuda tak lepas dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.  Lewat sejarah kita mengetahui bagaimana upaya para pemuda pada setiap generasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masa pra-kemerdekaan, para pemuda dihadapkan pada masalah bagaimana meraih kemerdekaan dari tangan penjajah.  Pasca kemerdekaan, para pemuda berhadapan dengan masalah bagaimana meletakkan dasar-dasar bernegara dan berpemerintahan.  Hingga orde lama berkuasa, para pemuda menjadi bagian penting dalam pergeseran kekuasaan hingga terbentuknya orde baru.  Demikian pula ketika orde baru runtuh pada tahun 1998, peran pemuda sangat signifikan dalam merekonstruksikan Indonesia baru melalui gerakan reformasi.  Semua peran pemuda tersebut terekam jelas dalam sejarah yang tak mungkin kita biarkan begitu saja. Kini, saya tidak akan menguraikan bagaimana peran dan tantangan para pemuda masa lalu dalam konteks itu, selain melihat problem di daerah kita dan bagaimana peran kita selaku pemimpin muda dalam menghadapi tantangan kedepan.  Saya pikir ini jauh lebih bermakna dan relevan dalam kesempatan yang baik ini.

Tantangan Pemimpin Muda di Sulawesi Tengah

Bursa pemilukada di Sulawesi Tengah akhir-akhir ini kian ramai.  Mungkin akan seramai pasar inpres ketika mendekati lebaran. Dari tingkat kabupaten hingga level provinsi penuh baliho ditikungan hingga ujung jalan. Beragam pesan yang disampaikan, mulai dari mohon doa restu hingga statement perubahan. Kawan saya menelpon seminggu lalu, beliau bertanya siapa pemimpin Sulteng berikutnya? Saya jawab, siapa saja boleh yang penting punya modal kepemimpinan.  Syarat lain saya pikir hanya soal praktis. Saya paham bahwa kawan saya ingin agar saya mengomentari para kandidat pemimpin Sulteng yang akan bertarung sebentar lagi.  Bagi saya, modal kepemimpinan pertama dan utama yang mesti ada pada setiap kandidat adalah nilai kejujuran.  Saya ingin agar kejujuran menjadi pondasi kokoh yang mengalir dalam integritas yang kuat saat mempertaruhkan visi dan misinya.  Bagi masyarakat di Sulteng saya pikir tak ada yang kurang soal sumber daya kepemimpinan, apakah dia seorang mantan militer, birokrat, ilmuan, politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh pemuda.  Yang sulit ditemukan adalah seberapa besar integritas kejujuran mereka.  Kita harus mencari pemimpin yang jujur, sebab kejujuran adalah nilai universal.  Jangankan pemimpin, sekelompok gangster saja membutuhkan nilai kejujuran untuk mempertahankan masa depannya.  Syarat berikutnya adalah kita membutuhkan pemimpin yang tangguh dan kuat.  Untuk maksud itu maka sangat relevan jika calon pemimpin Sulawesi Tengah kedepan tidak hanya berasal dari kalangan tua dan senior, tetapi juga kelompok pemuda yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai.  Saya selalu digoda oleh pertanyaan, apakah Sulawesi Tengah kekurangan pemimpin muda yang memiliki integritas, track record, kualifikasi dan pengalaman yang handal.  Mengapa pertanyaan ini muncul dalam dialektika masyarakat? Sebab tampaknya banyak kandidat yang akan meramaikan bursa pemilihan pemimpin Sulteng berasal dari kelompok yang relatif tidak muda lagi. Bagaimana membedakan mereka yang masuk kelompok usia muda dan tidak muda lagi? Saya mungkin terlalu subjektif kalau ingin membedakan kedua kelompok tersebut, namun sebuah jok di situs internet mengatakan bahwa mereka yang tidak muda lagi paling tidak memiliki 9 ciri penting antara lain; pertama, membaca makin jauh, kencing makin dekat; kedua, dulu tidur berhadap-hadapan, sekarang tidur beradu pantat; ketiga, dulu suka pakai minyak wangi, sekarang sering pakai minyak angin; keempat, dulu 30 x lebih dalam sebulan, sekarang sebulan tinggal 3x; kelima, dulu keras sekali selama menunggu, sekarang lama sekali menunggu keras; keenam, dulu langsung ON, sekarang langsung DOWN; ketujuh, dulu kencing terasa asin, sekarang banyak yang kencing manis; kedelapan, dulu sering ajak makan enak, sekarang ajak makan obat; kesembilan, dulu korbankan kesehatan demi kekayaan, sekarang korbankan kekayaan demi kesehatan. Kriteria ini tentu saja terkesan lucu tetapi ada benarnya, namun tak begitu ideal untuk membedakan kriteria muda dan tua dalam konteks kepemimpinan. Saya serahkan saja kriteria muda dan tua pada pembaca yang serius mencari tokoh dimaksud supaya saya tidak kehilangan netralitas.

Harus di ingat bahwa salah satu tugas pemimpin adalah menyiapkan kader untuk keberlanjutan suatu pemerintahan.  Kalau kita sebagai pemimpin tidak mampu menciptakan kader, maka dengan tegas saya katakan bahwa kita sebenarnya telah gagal menjadi pemimpin, sebab selama ini kita hanya memimpikan diri untuk dielu-elukan, tanpa menyiapkan masa depan generasi berikutnya untuk melanjutkan cita-cita bangsa, daerah dan masyarakatnya.  Dalam catatan saya, selama kurang lebih 10 tahun terakhir kita seakan mengalami kelangkaan sumber daya kepemimpinan daerah yang lahir dari kelompok generasi pemuda. Apa yang bisa diharapkan untuk membangun sebuah wilayah paling luas di jazirah sulawesi hari ini? Saya kira tinggal mimpi kosong kalau kita tidak mempersiapkan diri mulai sekarang. Tugas para pemimpin senior adalah menyiapkan calon pemimpin muda sehingga mampu melanjutkan visi dan misi pembangunan Sulawesi Tengah. Lihat saja bagaimana regenerasi kepemimpinan di Jepang.  Di Indonesia saat ini, dari 33 provinsi, mungkin 75 persen dipimpin oleh kepala daerah yang boleh dikatakan muda.  Sisanya di isi oleh kepala daerah yang selayaknya duduk manis di rumah sambil menimang cucu kesayangan. Lihat saja Provinsi Sulsel, Jambi, Bengkulu, Kalteng, Sulsel atau NTB. Saya kira, mencari kader sebagai pemimpin di Sulteng tidaklah terlalu sulit, bukankah kita tak kekurangan sumber daya dibanding tetangga di sebelah kita (Gorontalo). Bahkan, sepuluh tahun lalu masyarakat Gorontalo tak pernah menyangka bahwa memilih Fadel Muhammad ternyata mampu mengubah Gorontalo menjadi salah satu provinsi termaju di wilayah Indonesia timur (lihat indeks pertumbuhan ekonomi Sulawesi tahun 2010), terlepas apapun yang pernah ia lakukan untuk merayu investor datang ke daerahnya. Belajar dari itu, bagi kita sekarang tinggal mencari apakah kita butuh politisi muda, birokrat muda, ilmuan muda, pengusaha muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh pemuda dengan berbagai pengalaman yang telah mereka lalui dengan baik.  Saya pikir sumber daya di Sulteng relatif tersedia dari tingkat lokal hingga level nasional.  Masalahnya, bagaimana mengajak mereka agar bersedia mengabdi bagi masyarakat di Sulawesi Tengah.

Kita memiliki tanggungjawab untuk mempersiapkan semua itu dengan baik bagi lahirnya kepemimpin muda. Saya teringat warning lisan Presiden SBY dalam pidato tanggal 22 agustus kemaren,  beberapa kandidat kepala daerah benar-benar aji mumpung, tak puas menjadi kepala daerah malah pengen jadi wakil kepala daerah, termasuk kalau punya istri dua, semuanya ikut mencalonkan diri.  Yang sudah pernah menjabat tetap ingin menjadi penguasa kembali, seakan tak ada lagi kader yang siap menggantikan posisi mereka.  Sepintas tak melanggar norma politik, tetapi mencederai etika dalam berpolitik.  Bukankah ini jelas-jelas menggambarkan bau nepotisme.  Nepotisme adalah langkah awal membentuk perilaku kolutif.  Kolusi sendiri adalah cikal bakal terbentuknya praktek korupsi.  Saya setuju dengan dengan pidato jujur tersebut, walaupun seharusnya dimulai dari level atas, sebab bukankah ada mantan menteri yang tak puas hingga melenggang kangkung menjadi walikota dan wakil gubernur? Ini juga tidak melanggar norma, tapi sekali lagi mencederai etika dalam berpolitik.  Di Amerika, mungkin amat memalukan kalau anda sudah pernah jadi kepala daerah tiba-tiba terjun lagi memperebutkan kursi wakil kepala daerah, apalagi dari menteri turun menjadi kepala daerah. Di Indonesia, gejala semacam ini tidak memalukan, bahkan kandidatnya tak malu-malu. Jadi, siapa yang salah? Sistem yang dibuat pemerintah atau memang kandidat yang benar-benar haus kekuasaan?  Saya yakin pemerintah tidaklah selalu mengatur hingga detil melarang ini, melarang itu.  Ruang kosong yang tidak di atur selayaknya di isi oleh aturan moral yang berlaku dalam masyarakat baik dalam bentuk etika profesi, etika jabatan, etika pemerintahan maupun etika politik.  Kalau semuanya diatur, manusia dapat kehilangan ruang berekspresi, kehilangan otonomi bahkan kehilangan hak asasinya.  Kita bukan robot, tapi mahluk Tuhan yang paling seksi, kata Ahmad Dhani.

Lalu, siapa yang berperan dalam mencari kader muda dengan segudang kriteria yang kita siapkan saat ini? Saya pikir ini tugas berat partai politik dan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat Sulteng.  Tugas partai politik adalah mengidentifikasi dan mulai melamar kandidat pemimpin Sulteng yang memiliki integritas kejujuran selain kelayakan usia supaya tidak terlanjur uzur.  Jangan sampai kita lebih banyak mengurus asuransi kesehatan dan birokrasi rumah sakit dari pada merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Dengan segala hormat kita berharap agar generasi tua lebih banyak menjadi panutan, bahkan menampilkan kearifan lokal yang tak tertandingi. Tugas para cendekia dari Universitas Tadulako yang memuliakan ilmu pengetahuan adalah mendidik masyarakat agar keluar dari nilai-nilai kejumudan selama ini, bahwa kalau bukan generasi tua yang menjadi pemimpin seakan-akan daerah kita akan dikutuk Tuhan, atau kalau bukan militer yang memimpin pasti kacau. Saatnya kita berubah, sebagaimana statement para kandidat supaya kita segera berubah.  Jangan berharap para elit berubah kalau masyarakat juga tidak berubah, sebab bukankah pemerintah adalah produk dari masyarakat. Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang tak mungkin dipisahkan.  Kalau hanya berharap pemerintah yang berubah saya pikir sulit, sebab mereka hanyalah produk dari kita, bagaimana kalau kita yang berubah supaya jelas hubungan kita dengan pemerintah di masa depan. Mungkin ada baiknya kita renungkan penggalan syair sebuah lagu anak muda saat ini….”mau dibawa kemana hubungan kita……”

Potret Desentralisasi

Desentralisasi dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyat.  Dengan asumsi sederhana bahwa semakin dekat entitas pemerintah dengan rakyat semakin cepat pelayanan dan respon yang dapat dinikmati masyarakat. Namun apakah demikian realitanya? Disejumlah tempat, kita masih memberikan prioritas rendah dalam penyediaan jasa-jasa sosial dan investasi untuk infrastruktur yang sangat diperlukan.  Secara umum, penelitian oleh Rajawali Foundation dan Harvard Kennedy School (Sept:2010) menyimpulkan bahwa indikator-indikator sosial Indonesia tak sebaik negara-negara berpenghasilan menengah lainnya seperti Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Seorang anak Indonesia kini berkemungkinan hampir tiga kali lebih besar akan meninggal dunia sebelum ulang tahunnya yang kelima dibandingkan seorang anak di Vietnam. Pada contoh yang lebih sederhana misalnya, kemajuan dalam pembukaan akses ke air bersih dan kebersihan berlangsung lambat. Hampir sepertiga jumlah anak Indonesia mengalami kekerdilan sedang ataupun berat, dan hampir seperlima tidak memiliki berat badan yang layak. Kemungkinan para ibu di Indonesia meninggal saat melahirkan lebih dari tiga kali lebih tinggi dibandingkan ibu di Vietnam. Ini masalah komitmen kita semua dalam melihat persoalan hingga ke level pemerintah daerah. Dibidang investasi misalnya, para investor di daerah terpukul mundur oleh buruknya infrastruktur, terutama jalan-jalan, pelabuhan dan tenaga listrik. Buruknya infrastruktur telah menambah beban investor, belum lagi jalan rusak yang selama ini disadari oleh pemerintah, namun tak begitu serius disentuh hingga ke daerah.  Dalam soal listrik, ketersediaan tenaga listrik Indonesia lebih rendah dari Vietnam. Saya ingin mengatakan bahwa pemerintah mengerjakan terlalu banyak hal yang tak produktif, dan gagal bertindak pada saat diperlukan. Lihat saja bagaimana negeri ini telah membuang-buang warisan alaminya dengan mengizinkan hutan-hutannya dirusak tanpa batas.  Saya pikir, untuk melihat masa depan bangsa ini semestinya lihatlah bagaimana masa depan pemerintahan daerah dengan berbagai problematika yang dihadapi.  Jika tujuan desentralisasi mendorong kemandirian,  dimana kemandirian daerah yang masih tersisa kalau setiap urusan kembali dikonsultasikan ke pusat? Jika tujuan desentralisasi adalah demokratisasi, dimanakah makna demokrasi diantara carut-marut pemilihan kepala daerah yang bersih konflik dan money politics? Jika tujuan desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan, berapa banyak rakyat di daerah yang dapat kita sejahterakan lewat APBD yang sangat terbatas? Jika tujuan desentralisasi adalah mendorong kreativitas, dimanakah kreativitas daerah jika semua kepentingan pusat di daerah diatur secara sentralistik? Jika desentralisasi mempercepat kedewasaan berpolitik dalam proses rotasi kekuasaan, mengapa kita justru gemar mencari persoalan dengan saling mengganggu kinerja dalam pemerintahan? Menurut saya, desentralisasi hanyalah semacam lampu senter buat penerangan jalan agar terlihat terang-benderang. Ditengah cahaya itulah masyarakat boleh memanfaatkan sesuai kebutuhannya. Kalau saja yang membawa senter salah menyoroti hingga mengundang gairah kenakalan remaja, maka alamat desentralisasipun dapat mengundang gairah setiap orang untuk dengan sesuka hati membuang cahaya bagi kemaslahatan orang banyak.

Peran dan Kesiapan Pemimpin Muda

Memahami dua masalah diatas, peran kepemimpinan muda dalam menghadapi protret desentralisasi dewasa ini perlu diterjemahkan melalui penyiapan kaderisasi dan sistem yang lebih terbuka.  Kaderisasi yang saya maksudkan adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pemimpin muda untuk mengambil peran dalam menghadapi tantangan desentralisasi saat ini.  Sedangkan penyiapan sistem yang lebih terbuka merujuk pada aturan main yang lebih responsif bagi lahirnya kepemimpinan muda.  Seringkali harapan yang sedemikian besar kita bebankan pada para pemimpin muda dengan segudang persoalan, namun di sisi lain para pemimpin masa lalu terkadang tetap mengunci rapat sistem dan kelembagaannya sehingga sulit berkompetisi secara sehat. Kita perlu melakukan tranformasi sistem kelembagaan kedalam agenda politik.  Kita juga perlu merespon semua kritikan dari para kolumnis di harian lokal agar masalah-masalah yang dihadapi berangsur-angsur berkurang. Kita perlu mengurangi berbagai rintangan dalam birokrasi sehingga protret buruk desentralisasi dapat berubah menjadi lukisan indah dipandang mata.  Kita membutuhkan lebih dari sekedar kepemimpinan muda yang cerdas, tetapi juga kepemimpinan yang visioner dan sedikit memaksakan perubahan. Berubah memang mengandung resiko, tetapi lebih beresiko lagi kalau kita tidak berubah.  Lihatlah bagaimana kisah spesis Dinosaurus yang kini masuk museum.  Apa kurangnya Dinosaurus dengan segala kekuatan dan kebesarannya? Kesimpulannya hanya satu, yaitu ketidakmampuan melakukan perubahan. Pada akhir diskusi ini saya mengajak kepada kita semua untuk menghilangkan mitos berkaitan dengan kepemimpinan sebagaimana dikatakan oleh Bennis dan Nanus dalam Leaders (2003), yaitu mitos pertama,kepemimpinan adalah barang langka dan stoknya terbatas.  Itu keliru, sebab kepemimpinan adalah peluang yang terbuka lebar dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Hari ini, kepemimpinan seakan-akan hanyalah milik pedagang dan artis. Mitos kedua, pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan.  Ini adalah mitos yang menjebak ke arah terbentuknya nepotisme, sehingga kepemimpinan hanya bergeser dilingkungan keluarga besar.  Lihatlah gejala demikian di berbagai daerah saat ini. Mitos ketiga, pemimpin adalah orang tua dan berkharisma.  Ini juga keliru, sebab sekalipun kharisma penting namun bukankah hasil kerja yang efektif dan sukses akan menghasilkan kekuatan yang hebat bagi para pemimpin? Dan bukankah lebih banyak pemimpin muda yang mampu melakukan perubahan seperti halnya Julius Caesar? Mitos keempat, kepemimpinan hanya ada pada level puncak organisasi.  Saya pikir ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad Saw, bahwa setiap orang adalah pemimpin hingga dimintai pertanggungjawaban. Mitos kelima, pemimpin mengendalikan, mengarahkan dan melecut.  Saya yakin mitos demikian adalah tua dan kuno, selayaknya pemimpin harus memimpin dengan menarik, inspiring, menciptakan harapan dan memberi kesempatan bagi tumbuhnya kreativitas berdasarkan pengalaman dan aksi mereka.

Akhirnya, saya sadari bahwa permasalahan yang dihadapi tak begitu mudah, karena itu dalam banyak kesempatan saya lebih banyak mengajukan pertanyaan daripada jawaban, dengan tujuan utama bukanlah memberikan solusi yang siap dipakai, tetapi lebih untuk menunjukkan jalan dan mempersiapkan diri kearah tanggungjawab yang diamanahkan.